Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru by , ARIADI, , Aminoto, S.H., M.Si

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah by , HAFIZURRAHMAN, , Aminoto, S.H., M.Si

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012 by , IRHAM, , Aminoto, S.H., M.Si

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENGAWAS FUNGSIONAL DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA TARAKAN by , sulaiman, , Aminoto, S.H., M.Si.

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan by , MURTOPO, Elik, , Aminoto, S.H., M.Si

Fungsi dan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta by , YULIANDARI, Susanti, , Aminoto, S.H., M.Si

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia by , SARUMAHA, Alpius, , Aminoto, S.H., M.Si

Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal by , ANINDYAJATI, Titis, , Aminoto, S.H., M.Si

Perkembangan kedudukan dan peran BPK periode 1945 - 2008 by , NUGROHO, Ali, , Aminoto, S.H., M.Si

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah :: Studi pada BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY by , SETYAWAN, Dedi, , Aminoto, S.H., M.Si

Pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK/06/2006 tentang modul penerimaan negara dalam rangka tertib administrasi penerimaan negara pada kantor pelayanan perbendaharaan... by , HARTOYO, Agung, , Aminoto, S.H., M.Si

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Samba by , SUSILOWATI, Eny, , Aminoto, S.H., M.Si

Kewenangan otorisator dan ordonator dalam Undang-undang Keuangan Negara ditinjau dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara by , HARYADI, Sidik, , Aminoto, S.H.,M.Si

Tinjauan yuridis penggunaan asas diskresi terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah by , ANDRIANINGSIH, Wheny, , Aminoto, S.H.,M.Si

Penegakan peraturan mengenai tindak pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta by , ANWAR, Saiful, , Aminoto, S.H.,M.Si

Peranan Comissao Nacional Do Direitos Das Criancas (Komisi Nasional Hak anak) dalam menegakkan hak-hak anak di Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL) by , VITAL, Nelinho, , Aminoto, S.H.,M.Si

MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 by , MUHAMMAD YASIN, , Aminoto, S.H. M.Si.

REKONSTRUKSI PILAR KERANGKA HUKUM DALAM STRATEGI NASIONAL REDD+ UNTUK MEWUJUDKAN EKO-KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA by , Dian Agung Wicaksono, , Aminoto, S.H., M.Si.

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI... by , Eugen Ehrlich Arie, , Aminoto, S.H., M.Si.

HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI BIDANG JASA PARIWISATA DI INDONESIA by , Muslim Aziz, SH, , Aminoto, S.H., M.Si.