Čájehuvvojit 1 - 20 oktiibuot 427 bohtosis ohcui , Dr. Warsito Utomo', ohcanáigi: 0,04s Aiddostahte ozu
  1. 1
    KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

    KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Dahkki , SEPRIZAL, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2013
    Oahppočájánas
  2. 2
    Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah

    Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah Dahkki , SOEBAGYO, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1998
    Oahppočájánas
  3. 3
    Implementasi PP 14, 15 dan 16 tahun 1994 di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen

    Implementasi PP 14, 15 dan 16 tahun 1994 di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Dahkki , SUMARNA, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1998
    Oahppočájánas
  4. 4
    Implementasi program UYHD (Uang yang harus dipertanggungjawabkan) pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

    Implementasi program UYHD (Uang yang harus dipertanggungjawabkan) pada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dahkki , KASINO, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1999
    Oahppočájánas
  5. 5
    Obyektivitas pengadaan dan penempatan pegawai pada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

    Obyektivitas pengadaan dan penempatan pegawai pada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Dahkki , ROCHMANY, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1999
    Oahppočájánas
  6. 6
    Obyektivitas pengadaan dan penempatan pegawai pada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

    Obyektivitas pengadaan dan penempatan pegawai pada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Dahkki , ROCHMANY, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1999
    Oahppočájánas
  7. 7
    Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 :: Studi kasus Kecamatan Mersam

    Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 :: Studi kasus Kecamatan Mersam Dahkki , MASHERUDIN, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2000
    Oahppočájánas
  8. 8
    Implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil

    Implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil Dahkki , IBRAHIM, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2000
    Oahppočájánas
  9. 9
    Strategi peningkatan peranan pengawasan di daerah :: Studi kasus Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi selaku aparat pengawasan fungsional

    Strategi peningkatan peranan pengawasan di daerah :: Studi kasus Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi selaku aparat pengawasan fungsional Dahkki , SUARDI, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2000
    Oahppočájánas
  10. 10
    Implementasi inpres pembangunan Dati II :: Studi kasus program perhubungan dan penanganan jalan Kab./Kota (P2J-KK) di Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat

    Implementasi inpres pembangunan Dati II :: Studi kasus program perhubungan dan penanganan jalan Kab./Kota (P2J-KK) di Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat Dahkki , KUSWIYANTO, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2000
    Oahppočájánas
  11. 11
    Pengaruh Undang-undang No.18 Tahun 1997 terhadap struktur fiskal daerah Kota Jambi

    Pengaruh Undang-undang No.18 Tahun 1997 terhadap struktur fiskal daerah Kota Jambi Dahkki , HAZRIAN, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  12. 12
    Strategi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wirausaha birokrasi menyongsong otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah

    Strategi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wirausaha birokrasi menyongsong otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah Dahkki , MUNATUN, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  13. 13
    Implementasi kebijakan Undang-undang No.18 Tahun 1997 dari sektor pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat :: Study kasus pemungutan PKB dan BBN-KB

    Implementasi kebijakan Undang-undang No.18 Tahun 1997 dari sektor pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat :: Study kasus pemungutan PKB dan BBN-KB Dahkki , REFDIAMOND, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  14. 14
    Analisis alternatif kebijakan peningkatan kemampuan keuangan kota Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah

    Analisis alternatif kebijakan peningkatan kemampuan keuangan kota Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah Dahkki , FITRIANI, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  15. 15
    Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang

    Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang Dahkki , MUGIYATNO, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  16. 16
    Demokrasi pedesaan :: Studi kasus pemilihan kepala desa di desa Puhpelem Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri

    Demokrasi pedesaan :: Studi kasus pemilihan kepala desa di desa Puhpelem Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri Dahkki , SUJATA, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  17. 17
    Analsisi organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Irian Jaya

    Analsisi organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Irian Jaya Dahkki , LASAMA, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  18. 18
    Strategi peningkatan kinerja organisasi Diklat daerah :: Studi kasus pada Badan Diklat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

    Strategi peningkatan kinerja organisasi Diklat daerah :: Studi kasus pada Badan Diklat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Dahkki , MUSLIMI, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  19. 19
    Strategi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Wonogiri dalam rangka otonomi daerah

    Strategi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Wonogiri dalam rangka otonomi daerah Dahkki , DAMIRI, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 2001
    Oahppočájánas
  20. 20
    Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematik :: Studi kasus di Kabupaten Sleman Propinsi DIY dan Kabupaten Klaten Propinsi Jateng

    Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematik :: Studi kasus di Kabupaten Sleman Propinsi DIY dan Kabupaten Klaten Propinsi Jateng Dahkki , KOMARODIN, , Dr. Warsito Utomo

    Almmustuhtton 1998
    Oahppočájánas

Ohcanreaiddut: