Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul by , PURJIYANTA, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

Sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD 1945 :: Studi dari sudut pandang hukum tata negara by , MAHMUZAR, , Prof.Dr Dahlan Thaib, SH.,MSi

Otonomi daerah sebagai bagian dari upaya demokratisasi :: Kajian kritis terhadap pembentukan perda di Kota Yogyakarta by , MUDJIONO, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 T... by , YATARULLAH, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Struktur dan kewenangan Lembaga Legislatif pasca perubahan UUD 1945 by , DEWANTO, Syahri, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

Proses pembentukan Qanun di Kabupaten Aceh Barat by , RAHMATILLAH, Agam, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah by , ARBAIN, Asnawi, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Peranan Partai Politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung by , LAGU, Ledi, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas by , WIDJANARKO, Agus Danang, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :: Analisis yuridis ketatanegaraan by , DARMA, Satio, , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H

Makna persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah by , DWIKURYANTO, Hery, , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H

Sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun by , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Implementasi konsep otonomi desa dalam era otonomi luas di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah by , RAHIM, Moh. Yamin, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Peraturan Angkutan Orang di jalan di daerah Istimewa Yogyakarta :: Studi kasus Perda Nomor 10 Tahun 2001 by , KRISTANTO, Adi Bayu, , Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

Implementasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boul menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 by , ARAFAH, Abdul, , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H, M.Si

K E W E N A N G A N L E G I S L A S I DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TENTANG GAGASAN KONSEP DEMOKRASI DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945) by , Iswanto,SH., , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

Pertanggungjawaban DPR kepad MPR :: Kajian dari sudut hukum tata negara by , SURYANINGSIH, Patricia Ekowati, , Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si