Pengawasan penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah by , HARIASENA, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Tinjauan yuridis tentang tugas Presiden kepada Wakil Presiden berdasarkan Kepres No.121 tahun 2000 by , SUGIJARTO, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyumas by , SUMARDI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan by , SUYATNO, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas by , PURWITO, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa by , KARTIMAN, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Peranan Dinas Pertambangan dalam pengelolaan Tambang Batubara terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasir Kalimantan Timur by , YUSUF, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Implementasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara by , SETIAWAN, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Peranan Badan Pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah by , WAHYONO, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pelimpahan kewenangan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tegal by , ABASARI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang by , MARTULI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Perwujudan konsep negara hukum melalui amandemen UUD 1945 by , ROSIDI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Fungsi sistem pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang dalam rangka mewujudkan usaha tambang yang berwawasan lingkungan by , SUNARNO, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik by , HARTANA, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun by , SUNARDI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur by , SUMAJI, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Hubungan antara ketaatan wajib retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda by , HAMONGPRANOTO, Sarosa, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Upah minimum propinsi (UMP) sebagai sarana perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja pada sub sektor perhotelan di kota Yogyakarta by , RUBIYANTINI, Twiyani, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam konteks kesejahteraan rakyat di kota Palembang by , AGUSTINA, Enny, , Prof.Dr. Muchsan, SH

Pengaruh upah minimum propinsi terhadap kesejahteraan pekerja pada perusahaan garment di Jakarta Timur by , MUNAWARAH, Early, , Prof.Dr. Muchsan, SH