Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru by , ARIADI, , Aminoto, S.H., M.Si

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah by , HAFIZURRAHMAN, , Aminoto, S.H., M.Si

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012 by , IRHAM, , Aminoto, S.H., M.Si

PROSES PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SAIBATIN (PESISIR) DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG by , Nawawi, , Sulastriyono, S.H., M.Si.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENGAWAS FUNGSIONAL DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA TARAKAN by , sulaiman, , Aminoto, S.H., M.Si.

WAKAF AHLI DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN WAKAF DI INDONESIA (STUDI KASUS WAKAF TUAN HADJI JAHJA BIN OEMAR TAHUN 1913) by , XANRAMAYA, , Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI LUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA by , Hartoyo, , Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SUKU DAYAK NGAJU DI KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH by , Irawan, , Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

TANAH HAK PAKAI INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BANJARMASIN YANG DITERLANTARKAN by , SELVY, , Agus Sudaryanto, S.H., M.Si

PENERAPAN PASAL 310 KUHP SEBAGAI DAKWAAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.Sus/2012/PN.BTL. by , JOVAN FERDIANTO, , Hartini S.H., M.Si.

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI MAFQUD-NYA SESEORANG by , INA YUNITA S, , Hartini, S.H., M.Si.

analisis terhadap pengangkatan anak oleh orang Islam di Pengadilan Negeri by , afika hersany, , Hartini, S.H., M.Si.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DARI ORANG TUA KEPADA ANAK PEREMPUANNYA GUNA MENGHINDARI KETENTUAN KEWARISAN ISLAM by , JUHRIANSYAH, , Zulkarnain Harahap, S.H., M.Si.

KAJIAN YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA by , rosina, , Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

PROSES PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI Perkara Nomor 21/Pdt.P/2006/PA.Yk by , PUTRI NINDITASARI, , Hartini, S.H., M.Si.

Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat kampong Kajoe Poeloe dan Kajoe Batoe dengan pemerintah kota Jayapura provinsi Papua by , SARJITA, , H. Sudjito, S.H., M.Si

Analisis yuridis tentang pelaksanaan ketentuan ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Makassar by , ABDILLAH, , Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali di Pengadilan Agama Sleman :: Studi Putusan Nomor : 318/PDT/G/2007/PA.Sleman by , HARIYADI, , Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

Fungsi dan tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar terhadap akta notaris yang telah pensiun by , RUSLY, , Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si

Pelaksanaan perjanjian jual beli ternak secara barosok di Kabupaten Pariaman by , YANTO, , Agus Sudaryanto, S.H., M.Si