Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui mengapa munculnya tuntutan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan (2) untuk mengetahui dasar penentuan mengapa perlu ada dana Perimbangan Keuan...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Governmental Science Laboratory, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau
2018-09-01
|
| Series: | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://localhost/nakhoda-3.3.0-16/index.php/njip/article/view/39 |
| Summary: | Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui mengapa munculnya tuntutan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan (2) untuk mengetahui dasar penentuan mengapa perlu ada dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan. (3) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Riau.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis deskriftif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan demi mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi,dan wawancara langsung dengan key informan pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi Provinsi Riau untuk mendapatkan DBH dari bea keluar ekspor CPO adalah rasa ketidakadilan, dalam distribusi pengelolaan penerimaan negara, terutama dari sektor bea keluar ekspor CPO ini. (2) Dengan mengadopsi keenam kriteria kelayakan transfer fiskal yang umum digunakan oleh banyak negara di dunia. yaitu, otonomi (Autonomy), penerimaan yang memadai (revenue adequacy), keadilan (equity), Transparansi dan stabilitas (transparance and stability), sederhana (simplicity) dan insentif (incentif), maka penerimaan negara dari bea keluar ekspor CPO layak untuk dibagihasilkan. (3) mengingat pelaksanaan perimbangan keuangan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit, belum mencerminkan rasa keadilan terhadap daerah.
|
|---|---|
| ISSN: | 1829-5827 2656-5277 |