Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarak...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Armen Yasir
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Lampung 2014-03-01
Series:Fiat Justisia
Online Access:http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327
_version_ 1811322386138529792
author Armen Yasir
author_facet Armen Yasir
author_sort Armen Yasir
collection DOAJ
description Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.
first_indexed 2024-04-13T13:34:20Z
format Article
id doaj.art-0320c2ddcfe9430fbb9eaa5bcf1b4bcc
institution Directory Open Access Journal
issn 1978-5186
2477-6238
language Indonesian
last_indexed 2024-04-13T13:34:20Z
publishDate 2014-03-01
publisher University of Lampung
record_format Article
series Fiat Justisia
spelling doaj.art-0320c2ddcfe9430fbb9eaa5bcf1b4bcc2022-12-22T02:44:49ZindUniversity of LampungFiat Justisia1978-51862477-62382014-03-0162300Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi PublikArmen Yasir0Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas LampungTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327
spellingShingle Armen Yasir
Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Fiat Justisia
title Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
title_full Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
title_fullStr Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
title_full_unstemmed Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
title_short Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
title_sort perumusan kebijakan dan peraturan daerah dengan mekanisme konsultasi publik
url http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327
work_keys_str_mv AT armenyasir perumusankebijakandanperaturandaerahdenganmekanismekonsultasipublik