Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarak...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Lampung
2014-03-01
|
Series: | Fiat Justisia |
Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327 |
_version_ | 1811322386138529792 |
---|---|
author | Armen Yasir |
author_facet | Armen Yasir |
author_sort | Armen Yasir |
collection | DOAJ |
description | Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu. |
first_indexed | 2024-04-13T13:34:20Z |
format | Article |
id | doaj.art-0320c2ddcfe9430fbb9eaa5bcf1b4bcc |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1978-5186 2477-6238 |
language | Indonesian |
last_indexed | 2024-04-13T13:34:20Z |
publishDate | 2014-03-01 |
publisher | University of Lampung |
record_format | Article |
series | Fiat Justisia |
spelling | doaj.art-0320c2ddcfe9430fbb9eaa5bcf1b4bcc2022-12-22T02:44:49ZindUniversity of LampungFiat Justisia1978-51862477-62382014-03-0162300Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi PublikArmen Yasir0Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas LampungTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327 |
spellingShingle | Armen Yasir Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik Fiat Justisia |
title | Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik |
title_full | Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik |
title_fullStr | Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik |
title_full_unstemmed | Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik |
title_short | Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik |
title_sort | perumusan kebijakan dan peraturan daerah dengan mekanisme konsultasi publik |
url | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327 |
work_keys_str_mv | AT armenyasir perumusankebijakandanperaturandaerahdenganmekanismekonsultasipublik |