KEWENANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERADILAN MILITER
The State of the Law is identical with the Unitary State of the Republic of Indonesia which has its basis in the RegulationsLegislation namely the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, to the StateUnity of the Republic of Indonesia there are three famous teachings on tries pol...
Main Author: | Raditya Feda Rifandhana |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
University of Merdeka Malang
2016-06-01
|
Series: | Jurnal Cakrawala Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1781 |
Similar Items
-
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM EKSISTENSI PEMBINAAN HAKIM MILITER PADA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER
by: Raditya Feda Rifandhana
Published: (2017-08-01) -
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN DI INDONESIA (STUDI DI MAHKAMAH AGUNG RI)
by: Raditya F. Rifandhana
Published: (2016-03-01) -
Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer
by: Agus Setiyawan Dwi Arianto
Published: (2020-10-01) -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG)
by: Aghisni Kasrota Rizki
Published: (2015-09-01) -
Kewenangan Dan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)
by: Fitria Dewi Navisa
Published: (2023-12-01)