KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas kelembagaan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan rakyat dalam rangka pembangunan hutan (Kibarhut) di Pulau Jawa. Penelitan dilakukan di 3 Kecamatan (Sukaraja, Bawang, dan Krucil) pada April–October 2008. Sampai dengan tah...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Nandang Prihadi, Dudung Darusman, Bramasto Nugroho, Nurheni Wijayanto
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry 2010-06-01
Series:Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Subjects:
Online Access:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/256
_version_ 1818989659799158784
author Nandang Prihadi
Dudung Darusman
Bramasto Nugroho
Nurheni Wijayanto
author_facet Nandang Prihadi
Dudung Darusman
Bramasto Nugroho
Nurheni Wijayanto
author_sort Nandang Prihadi
collection DOAJ
description Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas kelembagaan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan rakyat dalam rangka pembangunan hutan (Kibarhut) di Pulau Jawa. Penelitan dilakukan di 3 Kecamatan (Sukaraja, Bawang, dan Krucil) pada April–October 2008. Sampai dengan tahun 2008, ketiga industri telah melakukan pembangunan hutan Kibarhut seluas 14.537,12 ha tersebar di 4 provinsi di Pulau Jawa. Hubungan kemitraan dilakukan di lahan milik (Tipe 1 dan 2) dan lahan Negara (Tipe 3) dengan kontrak non-formal (Tipe 1) dan formal (Tipe 2 dan 3). Kelembagaan Kibarhut ditegakkan dengan aturan formal dalam kontrak, dan secara informal dengan didukung keterlibatan tokoh informal (elite desa). Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan Kibarhut mempunyai kelayakan finansial bagi semua pelaku yang terlibat, dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Kontrak non-formal memiliki indikasi perilaku oportunis dan resiko ingkar janji yang sangat tinggi sehingga dapat mengancam keberlangsungan kontrak non-formal. Kontrak formal tidak hanya memberikan manfaat (insentif positif) untuk pelakunya tetapi juga penegakan kontrak dapat dilakukan, sehingga keberlanjutan pembangunan hutan Kibarhut di Pulau Jawa dapat terwujud.
first_indexed 2024-12-20T19:42:00Z
format Article
id doaj.art-0611dc8bfc9745aba90e0641cd41c4bb
institution Directory Open Access Journal
issn 1979-6013
2502-4221
language Indonesian
last_indexed 2024-12-20T19:42:00Z
publishDate 2010-06-01
publisher Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry
record_format Article
series Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
spelling doaj.art-0611dc8bfc9745aba90e0641cd41c4bb2022-12-21T19:28:30ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and ForestryJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan1979-60132502-42212010-06-017212713810.20886/jpsek.2010.7.2.127-138257KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWANandang Prihadi0Dudung Darusman1Bramasto Nugroho2Nurheni Wijayanto3Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian BogorDosen, Fakultas Kehutanan dan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB DarmagaDosen, Fakultas Kehutanan dan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB DarmagaDosen, Fakultas Kehutanan dan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB DarmagaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas kelembagaan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan rakyat dalam rangka pembangunan hutan (Kibarhut) di Pulau Jawa. Penelitan dilakukan di 3 Kecamatan (Sukaraja, Bawang, dan Krucil) pada April–October 2008. Sampai dengan tahun 2008, ketiga industri telah melakukan pembangunan hutan Kibarhut seluas 14.537,12 ha tersebar di 4 provinsi di Pulau Jawa. Hubungan kemitraan dilakukan di lahan milik (Tipe 1 dan 2) dan lahan Negara (Tipe 3) dengan kontrak non-formal (Tipe 1) dan formal (Tipe 2 dan 3). Kelembagaan Kibarhut ditegakkan dengan aturan formal dalam kontrak, dan secara informal dengan didukung keterlibatan tokoh informal (elite desa). Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan Kibarhut mempunyai kelayakan finansial bagi semua pelaku yang terlibat, dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Kontrak non-formal memiliki indikasi perilaku oportunis dan resiko ingkar janji yang sangat tinggi sehingga dapat mengancam keberlangsungan kontrak non-formal. Kontrak formal tidak hanya memberikan manfaat (insentif positif) untuk pelakunya tetapi juga penegakan kontrak dapat dilakukan, sehingga keberlanjutan pembangunan hutan Kibarhut di Pulau Jawa dapat terwujud.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/256hubungan kemitraan, industri pengolahan kayu, kelembagaan, pembangunan hutan, rakyat
spellingShingle Nandang Prihadi
Dudung Darusman
Bramasto Nugroho
Nurheni Wijayanto
KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
hubungan kemitraan, industri pengolahan kayu, kelembagaan, pembangunan hutan, rakyat
title KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
title_full KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
title_fullStr KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
title_full_unstemmed KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
title_short KELEMBAGAAN KEMITRAAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU BERSAMA RAKYAT UNTUK MEMBANGUN HUTAN DI PULAU JAWA
title_sort kelembagaan kemitraan industri pengolahan kayu bersama rakyat untuk membangun hutan di pulau jawa
topic hubungan kemitraan, industri pengolahan kayu, kelembagaan, pembangunan hutan, rakyat
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/256
work_keys_str_mv AT nandangprihadi kelembagaankemitraanindustripengolahankayubersamarakyatuntukmembangunhutandipulaujawa
AT dudungdarusman kelembagaankemitraanindustripengolahankayubersamarakyatuntukmembangunhutandipulaujawa
AT bramastonugroho kelembagaankemitraanindustripengolahankayubersamarakyatuntukmembangunhutandipulaujawa
AT nurheniwijayanto kelembagaankemitraanindustripengolahankayubersamarakyatuntukmembangunhutandipulaujawa