A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pem...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, Sayyidatul Insiyah
Format: Article
Language:English
Published: UIN Antasari Banjarmasin, South Kalimantan 2019-11-01
Series:Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Subjects:
Online Access:http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3184
_version_ 1827948839872495616
author Shevierra Danmadiyah
Xavier Nugraha
Sayyidatul Insiyah
Sayyidatul Insiyah
author_facet Shevierra Danmadiyah
Xavier Nugraha
Sayyidatul Insiyah
Sayyidatul Insiyah
author_sort Shevierra Danmadiyah
collection DOAJ
description Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen. Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party’s member to become the member of the parliaments.  Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.
first_indexed 2024-04-09T12:59:59Z
format Article
id doaj.art-081a05097f2740dead65f8207d11a836
institution Directory Open Access Journal
issn 1412-6303
2549-001X
language English
last_indexed 2024-04-09T12:59:59Z
publishDate 2019-11-01
publisher UIN Antasari Banjarmasin, South Kalimantan
record_format Article
series Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
spelling doaj.art-081a05097f2740dead65f8207d11a8362023-05-13T03:16:17ZengUIN Antasari Banjarmasin, South KalimantanSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran1412-63032549-001X2019-11-0119215115810.18592/sjhp.v19i2.31841934A Party's Recall Right in the Concept of Democratic CountryShevierra Danmadiyah0Xavier Nugraha1Sayyidatul Insiyah2Sayyidatul Insiyah3Universitas AirlanggaUniversitas AirlanggaUniversitas AirlanggaUniversitas AirlanggaAbstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen. Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party’s member to become the member of the parliaments.  Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3184recall rights, political party, elections, democracy
spellingShingle Shevierra Danmadiyah
Xavier Nugraha
Sayyidatul Insiyah
Sayyidatul Insiyah
A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
recall rights, political party, elections, democracy
title A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
title_full A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
title_fullStr A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
title_full_unstemmed A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
title_short A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country
title_sort party s recall right in the concept of democratic country
topic recall rights, political party, elections, democracy
url http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3184
work_keys_str_mv AT shevierradanmadiyah apartysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT xaviernugraha apartysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT sayyidatulinsiyah apartysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT sayyidatulinsiyah apartysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT shevierradanmadiyah partysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT xaviernugraha partysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT sayyidatulinsiyah partysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry
AT sayyidatulinsiyah partysrecallrightintheconceptofdemocraticcountry