PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT
Konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Budha berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Tulisan ini berusaha me...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019-02-01
|
| Series: | Journal of Islamic World and Politics |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/5826 |
| Summary: | Konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Budha berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Myanmar sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut burmanisasi. Burmanisasi merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Budha di Myanmar. Oleh sebab itu, etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis di Myanmar tidak diakui kewarganegaraanya hingga dilakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan dan penindasan. Akibat dari berbagai tindakan ini, mengakibatkan warga Rohingya mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia. Tercatat bahwa tahun 2017 jumlah korban yang meninggal adalah 13.759 jiwa termasuk anak-anak. Berdasarkan jumlah korban dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, maka tindakan tersebut masuk dalam kejahatan genosida. Sebagian yang merasa tidak nyaman di Myanmar memilih untuk mengungi ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh dan Indonesia. Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi membuat respon dari berbagai Negara agar konflik ini segera di selesaikam oleh pemerintah Myanmar. |
|---|---|
| ISSN: | 2614-0535 2655-1330 |