Implementasi, Permasalahan dan Strategi Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai implikasi sperti:keracunan peraturan perundangan (termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah), ketidak jelasan arah kebijakan (penataan kewenangan, personil), penerimaan daerah yang msih mengandalkan DAU, disharmoni hubungan pemerintah...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
2020-03-01
|
Series: | Jurnal Wacana Kinerja |
Online Access: | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/539 |
Summary: | Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai implikasi sperti:keracunan peraturan perundangan (termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah), ketidak jelasan arah kebijakan (penataan kewenangan, personil), penerimaan daerah yang msih mengandalkan DAU, disharmoni hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disharmoni hbungan legislatif dengan eksekutif, demokratisasi yang tidak sehat (ketidakpercayaan masyarakat ke DPRD bermuara pada pengerahan massa). |
---|---|
ISSN: | 1411-4917 2620-9063 |