Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanis...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Negeri Semarang
2021-12-01
|
| Series: | Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53702 |
| _version_ | 1797783632753983488 |
|---|---|
| author | Vicko Taniady Novi Wahyu Riwayanti |
| author_facet | Vicko Taniady Novi Wahyu Riwayanti |
| author_sort | Vicko Taniady |
| collection | DOAJ |
| description | Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU. |
| first_indexed | 2024-03-13T00:28:39Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-0a29838733484052851edd378d3bbef9 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2797-8508 2807-8330 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T00:28:39Z |
| publishDate | 2021-12-01 |
| publisher | Universitas Negeri Semarang |
| record_format | Article |
| series | Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal |
| spelling | doaj.art-0a29838733484052851edd378d3bbef92023-07-10T22:56:08ZengUniversitas Negeri SemarangIkatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal2797-85082807-83302021-12-0112`16817910.15294/ipmhi.v1i2.5370253702Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di IndonesiaVicko Taniady0Novi Wahyu Riwayanti1Universitas JemberUniversitas JemberTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU.https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53702asas presumption of guiltbeban pembuktian terbaliktppu |
| spellingShingle | Vicko Taniady Novi Wahyu Riwayanti Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal asas presumption of guilt beban pembuktian terbalik tppu |
| title | Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia |
| title_full | Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia |
| title_fullStr | Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia |
| title_full_unstemmed | Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia |
| title_short | Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia |
| title_sort | reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt terhadap kasus tppu di indonesia |
| topic | asas presumption of guilt beban pembuktian terbalik tppu |
| url | https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53702 |
| work_keys_str_mv | AT vickotaniady reformulasibebanpembuktianterbalikberlandaskanasaspresumptionofguiltterhadapkasustppudiindonesia AT noviwahyuriwayanti reformulasibebanpembuktianterbalikberlandaskanasaspresumptionofguiltterhadapkasustppudiindonesia |