Realita Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Pemerintah: Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011

Realita Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Pemerintah: Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011

A Management of religious tax must be performed by an institution that specially handles the religious tax. That institution is called a religious tax management institution. This institution has a duty that is socialization to the community, collecting and distributing zakat exactly according to I...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Romansyah Romansyah, Muhammad Birusman Nuryadin
Format:	Article
Language:	English
Published:	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2022-05-01
Series:	Al-tijary
Online Access:	http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/4296

Similar Items

Pelaksanaan Pembayaran Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Perseorangan Pasal 21 yang Dibebankan Kepada Pekerja Muslim di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Zakat
by: Birusman Nuryadin
Published: (2022-10-01)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Larangan Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
by: Muhammad Aziz Fauzi, et al.
Published: (2022-06-01)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
by: Indra Perwira
Published: (2015-12-01)

Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19
by: Septi Indrawati, et al.
Published: (2022-04-01)

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: Hafin Auni Qashrina
Published: (2018-12-01)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
by: Yeni Triana, et al.
Published: (2018-02-01)

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: Aprilianti Aprilianti
Published: (2014-04-01)

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014( Studi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram)
by: Baiq Sriastuti
Published: (2017-08-01)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
by: , HARAHAB, Yulkarnain, et al.
Published: (2005)

Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
by: Nurul Qomaril Afifah, et al.
Published: (2022-04-01)

Pengelolaan Zakat Melalui Program Rombong Berkah di Dompet Al-Qur’an Indonesia (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)
by: Alfi Chumidafin Nusroh, et al.
Published: (2023-12-01)

IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
by: Diyan Isnaeni
Published: (2018-01-01)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
by: Noviar Ramadhany Biesse Putri
Published: (2022-08-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

THREE CIRCLES MODEL REVITALISASI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
by: Yulinartati Yulinartati, et al.
Published: (2013-12-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Bunga Agustina
Published: (2016-05-01)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
by: Septi Nur Wijayanti
Published: (2017-03-01)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR
by: Cucu Solihah, et al.
Published: (2018-07-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)

Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
by: Yulfita Rahim, et al.
Published: (2021-10-01)

PEDULI ZAKAT DAN POTENSINYA BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DAN OTONOMI DAERAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Analisis Pengaruh Datum Vertikal Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Batas Wilayah Laut
by: Luhur Moekti Prayogo, et al.
Published: (2021-12-01)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

SIKAP PILIHAN BAHASA PELAKU EKONOMI BERDASARKAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH
by: Eka Dian Savitri, et al.
Published: (2016-11-01)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
by: , SUPRIYADI, Ahmad, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)