Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis

ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Iqbal Hasanuddin
Format: Article
Language:English
Published: Reformed Center for Religion and Society 2017-10-01
Series:Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat
Online Access:http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/44
_version_ 1811247989096710144
author Iqbal Hasanuddin
author_facet Iqbal Hasanuddin
author_sort Iqbal Hasanuddin
collection DOAJ
description ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world. Although, the normativity of the rights to freedom of religion/belief based on that mutual consensus is not ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument of Robert Nozick, this paper tries to give a moral foundation to the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief. KEYWORDS: freedom of religion/belief, human rights instruments, forum internum, forum eksternum, justice, slef-ownership. ABSTRAK: Tujuan makalah ini adalah memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. KATA-KATA KUNCI: kebebasan beragama/berkeyakinan, instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri.
first_indexed 2024-04-12T15:20:15Z
format Article
id doaj.art-0ead2fac038a48febf5823440f254e9e
institution Directory Open Access Journal
issn 2407-0556
2599-3267
language English
last_indexed 2024-04-12T15:20:15Z
publishDate 2017-10-01
publisher Reformed Center for Religion and Society
record_format Article
series Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat
spelling doaj.art-0ead2fac038a48febf5823440f254e9e2022-12-22T03:27:29ZengReformed Center for Religion and SocietySocietas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat2407-05562599-32672017-10-014110.33550/sd.v4i1.44Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran FilosofisIqbal Hasanuddin0Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world. Although, the normativity of the rights to freedom of religion/belief based on that mutual consensus is not ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument of Robert Nozick, this paper tries to give a moral foundation to the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief. KEYWORDS: freedom of religion/belief, human rights instruments, forum internum, forum eksternum, justice, slef-ownership. ABSTRAK: Tujuan makalah ini adalah memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. KATA-KATA KUNCI: kebebasan beragama/berkeyakinan, instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri. http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/44
spellingShingle Iqbal Hasanuddin
Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat
title Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
title_full Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
title_fullStr Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
title_full_unstemmed Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
title_short Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
title_sort hak atas kebebasan beragama berkeyakinan sebuah upaya pendasaran filosofis
url http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/44
work_keys_str_mv AT iqbalhasanuddin hakataskebebasanberagamaberkeyakinansebuahupayapendasaranfilosofis