DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan

The issue of registration of marriages in national law is the issue unresolved until now. The rule of marriage records in Indonesia there is the Law No. 1 1974 Article 2 paragraph (1), Article 2 paragraph (2) and KHI Article 5, paragraph (1 and 2). Factors causing legal dualism is due to the dominan...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Muhammad Sodiq
Format: Article
Language:Arabic
Published: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-05-01
Series:Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/999
_version_ 1811199301539332096
author Muhammad Sodiq
author_facet Muhammad Sodiq
author_sort Muhammad Sodiq
collection DOAJ
description The issue of registration of marriages in national law is the issue unresolved until now. The rule of marriage records in Indonesia there is the Law No. 1 1974 Article 2 paragraph (1), Article 2 paragraph (2) and KHI Article 5, paragraph (1 and 2). Factors causing legal dualism is due to the dominance of the doctrine of scholars (political Islam) in the UUP legislative process, political factors Indonesian law, aspects of language UUP No. 1 of 1974 has implications for the multi-interpretation and validity of a marriage dilemma also be recording the status of marriage. When UUP and understood inductively connected with the existing provisions, it appears there are discrepancies, then there is still the possibility that a legitimate marriage records as a condition of marriage. Generally laws and regulations in Indonesia led to what is called the law of duality, this is due to legal pluralism in Indonesia. This paper examines the legal dualism in Indonesia, namely the marriage records in the UUP regulation No. 1 In 1974 and KHI. [Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Peraturan pencatatan nikah di Indonesia ada dua, yaitu pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5, ayat (1 dan 2). Faktor penyebab dualisme hukum adalah karena dominasi doktrin ulama (politik Islam) pada proses legislasi UUP, faktor politik hukum Indonesia, aspek kebahasaan UUP No. 1 Tahun 1974 berimplikasi pada multi-interpretasi keabsahan suatu pernikahan dan juga dilema akan status pencatatan nikah. Ketika UUP dihubungkan dan dipahami secara induktif dengan pasal-pasal yang ada, nampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada kemungkinan bahwa pencatatan nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, hal ini disebabkan oleh legal pluralism yang ada di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang dualisme hukum di Indonesia, yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.]
first_indexed 2024-04-12T01:46:47Z
format Article
id doaj.art-0ed0539d817442bb8f7a2a4772a0b11c
institution Directory Open Access Journal
issn 2085-627X
2528-6617
language Arabic
last_indexed 2024-04-12T01:46:47Z
publishDate 2016-05-01
publisher Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
record_format Article
series Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
spelling doaj.art-0ed0539d817442bb8f7a2a4772a0b11c2022-12-22T03:53:03ZaraUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaAl-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam2085-627X2528-66172016-05-0172109120968DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-UndanganMuhammad Sodiq0UIN Sunan Kalijaga YogyakartaThe issue of registration of marriages in national law is the issue unresolved until now. The rule of marriage records in Indonesia there is the Law No. 1 1974 Article 2 paragraph (1), Article 2 paragraph (2) and KHI Article 5, paragraph (1 and 2). Factors causing legal dualism is due to the dominance of the doctrine of scholars (political Islam) in the UUP legislative process, political factors Indonesian law, aspects of language UUP No. 1 of 1974 has implications for the multi-interpretation and validity of a marriage dilemma also be recording the status of marriage. When UUP and understood inductively connected with the existing provisions, it appears there are discrepancies, then there is still the possibility that a legitimate marriage records as a condition of marriage. Generally laws and regulations in Indonesia led to what is called the law of duality, this is due to legal pluralism in Indonesia. This paper examines the legal dualism in Indonesia, namely the marriage records in the UUP regulation No. 1 In 1974 and KHI. [Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Peraturan pencatatan nikah di Indonesia ada dua, yaitu pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5, ayat (1 dan 2). Faktor penyebab dualisme hukum adalah karena dominasi doktrin ulama (politik Islam) pada proses legislasi UUP, faktor politik hukum Indonesia, aspek kebahasaan UUP No. 1 Tahun 1974 berimplikasi pada multi-interpretasi keabsahan suatu pernikahan dan juga dilema akan status pencatatan nikah. Ketika UUP dihubungkan dan dipahami secara induktif dengan pasal-pasal yang ada, nampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada kemungkinan bahwa pencatatan nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, hal ini disebabkan oleh legal pluralism yang ada di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang dualisme hukum di Indonesia, yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.]http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/999Dualisme, Hukum, Pencatatan Nikah
spellingShingle Muhammad Sodiq
DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Dualisme, Hukum, Pencatatan Nikah
title DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
title_full DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
title_fullStr DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
title_full_unstemmed DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
title_short DUALISME HUKUM DI INDONESIA: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan
title_sort dualisme hukum di indonesia kajian tentang peraturan pencatatan nikah dalam perundang undangan
topic Dualisme, Hukum, Pencatatan Nikah
url http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/999
work_keys_str_mv AT muhammadsodiq dualismehukumdiindonesiakajiantentangperaturanpencatatannikahdalamperundangundangan