KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Aju Putrijanti
Aineistotyyppi: Artikkeli
Kieli:Indonesian
Julkaistu: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
Sarja:Masalah-Masalah Hukum
Aiheet:
Linkit:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451