KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteur principal: Aju Putrijanti
Format: Article
Langue:Indonesian
Publié: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
Collection:Masalah-Masalah Hukum
Sujets:
Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara, Authority, object, Administrative Court
Accès en ligne:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Internet

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Documents similaires