KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Aju Putrijanti
Formato: Artigo
Idioma:Indonesian
Publicado: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara, Authority, object, Administrative Court
Acceso en liña:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Internet

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Títulos similares