KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Aju Putrijanti
פורמט: Article
שפה:Indonesian
יצא לאור: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
סדרה:Masalah-Masalah Hukum
נושאים:
גישה מקוונת:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451