KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

詳細記述

書誌詳細
第一著者: Aju Putrijanti
フォーマット: 論文
言語:Indonesian
出版事項: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
シリーズ:Masalah-Masalah Hukum
主題:
オンライン・アクセス:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451