KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Aju Putrijanti
Formato: Artigo
Idioma:Indonesian
Publicado em: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
coleção:Masalah-Masalah Hukum
Assuntos:
Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara, Authority, object, Administrative Court
Acesso em linha:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Internet

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Registros relacionados