KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...
主要作者: | |
---|---|
格式: | Article |
語言: | Indonesian |
出版: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2015-10-01
|
叢編: | Masalah-Masalah Hukum |
主題: | |
在線閱讀: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451 |