Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia

<p>Jaminan Fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat atas kebutuhan modal dan menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi kecil. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah mengatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Ernawati -
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Trunojoyo Madura 2017-06-01
Series:	RechtIdee
Subjects:	Kepastian Hukum Fidusia Pendaftaran Fidusia
Online Access:	http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2925

Similar Items

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021
by: Nishka Sylviana Hartoyo, et al.
Published: (2022-06-01)

Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999
by: Leera Sinta Mega Pamungkas
Published: (2021-02-01)

KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015
by: Fandy Ahmad
Published: (2018-11-01)

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Soegianto Soegianto, et al.
Published: (2019-09-01)

Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik
by: Nizar Apriansyah
Published: (2018-11-01)

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
by: Ikka Puspitasari
Published: (2018-09-01)

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Suatu Tinjauan Normatif) THE REGISTRATION OF FIDUCIARY AND THE LEGAL CONSEQUENCES (A Review of Normative)
by: Ahmad Sanusi
Published: (2017-02-01)

EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN)
by: Salamiah Salamiah, et al.
Published: (2018-01-01)

Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia
by: Henry Donald
Published: (2018-06-01)

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg
by: Dora Tiara, et al.
Published: (2020-04-01)

ANALISIS YURIDIS PENYITAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG DIDASARKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
by: Ficky Khasanati
Published: (2022-09-01)

Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur
by: Junjung Sahala Tua Manik, et al.
Published: (2020-09-01)

PANDANGAN ASPEK HUKUM TERHADAP PERANAN DAN EFEKTIVITAS FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN
by: Fira Amalia Sugianto
Published: (2021-09-01)

Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
by: Umdah Aulia Rohmah, et al.
Published: (2022-06-01)

BREEDING JAMINAN FIDUSIA: POTENSI DALAM MENDORONG EKONOMI NEGARA
by: Dyah Hapsari Prananingrum
Published: (2015-10-01)

Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Erich Kurniawan Widjaja, et al.
Published: (2019-06-01)

STRATEGIES OF PT. PEGADAIAN TO ENHANCE MIKRO FIDUSIA SYARIAH CREDIT PERFORMANCE
by: Ning Karna Wijaya
Published: (2019-01-01)

EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER; STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: WAZIN BAIHAQI
Published: (2016-10-01)

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)
by: Oddy Marsa JP
Published: (2019-09-01)

IMPLIKASI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR
by: Diah Sulistyani Ratna Sediati
Published: (2010-01-01)

PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VII/2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG
by: Misnar Syam
Published: (2023-07-01)

PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
by: Lutfi Ulinnuha
Published: (2018-02-01)

Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai
by: Arifatul Uyun, et al.
Published: (2022-07-01)

Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorave Justice
by: Iwan Riswandie
Published: (2022-07-01)

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.010/2017 MEMENUHI PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IMPORTER
by: Francis Maryane
Published: (2018-09-01)

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika
by: Nazif Firdaus, et al.
Published: (2019-09-01)

Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait
by: Rizka Raniah Rahmat, et al.
Published: (2020-08-01)

PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
by: Jolanda Marhel
Published: (2017-07-01)

Model Pendaftaran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja untuk Pelestarian Warisan Nilai Budaya di Kabupaten Karangasem
by: I Made Suwitra, et al.
Published: (2017-10-01)

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
by: Samudra Putra Indratanto, et al.
Published: (2020-01-01)

Edukasi Perlindungan Hak Milik Melalui Pendaftaran dan Pemeliharaan DataTanah di RW 14 Kelurahan Tanjung Periuk
by: Sufiarina Sufiarina, et al.
Published: (2021-12-01)

Tinjauan yuridis atas sinkronisasi vertikal dan asas keadilan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Pajak, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
by: , SUPRIYATNA, Endang, et al.
Published: (2009)

REVIEW HUBUNGAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERHADAP KEGIATAN LELANG LPSE UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2014
by: Meilany Liem Bono
Published: (2018-02-01)

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
by: Firdaus Firdaus, et al.
Published: (2019-09-01)

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014( Studi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram)
by: Baiq Sriastuti
Published: (2017-08-01)

Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan
by: Safina Callistamalva Arindrajaya, et al.
Published: (2021-07-01)

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL
by: Armenia Lorenza, et al.
Published: (2021-01-01)

Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)
by: Dian Aries Mujiburohman
Published: (2018-08-01)

Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta
by: Mutiarany Mutiarany, et al.
Published: (2022-06-01)

Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)
by: Rindia Fanny Kusumaningtyas, et al.
Published: (2019-09-01)