ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Abstract Since the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning UU Cipta Kerja, there are several rules related to simplification of synchronization and trimming of regulations in order to facilitate the UMK in licensing their business establishment, one of the polemics is related to halal self decla...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Istianah Istianah, Gemala Dewi
Format: Article
Language:Indonesian
Published: UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2022-01-01
Series:Al-Adl
Subjects:
Online Access:https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870
_version_ 1797787305529835520
author Istianah Istianah
Gemala Dewi
author_facet Istianah Istianah
Gemala Dewi
author_sort Istianah Istianah
collection DOAJ
description Abstract Since the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning UU Cipta Kerja, there are several rules related to simplification of synchronization and trimming of regulations in order to facilitate the UMK in licensing their business establishment, one of the polemics is related to halal self declare which is contrary to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In this case, the author reviews the rules in UU Cipta Kerja in terms of maṣlahah. The research method that used is a normative descriptive and analytical type of research. The results from this research that the concept of legal discovery by maṣlahah  about halal self declare policy related to UMK is in line with the five goals of Islamic law and in order to achieve the benefit and eliminating/rejecting harm. So that in its application, as producers in order to protect all Indonesian people in choosing and consuming halal food and beverages, as well as the strength of the commitment of policy makers and so the related institutions to be in line with what has been regulated so that the law can be effective in public.   Keywords: Halal Sertification; Maṣlahah; Micro and Small Business.   Abstrak Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi. Adapun hasil dari penilitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maṣlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar’i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.   Kata kunci: Sertifikasi Halal; Maṣlahah; Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
first_indexed 2024-03-13T01:21:04Z
format Article
id doaj.art-1b05be8934f14169a3c6bf8fba78fb55
institution Directory Open Access Journal
issn 1979-4940
2477-0124
language Indonesian
last_indexed 2024-03-13T01:21:04Z
publishDate 2022-01-01
publisher UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
record_format Article
series Al-Adl
spelling doaj.art-1b05be8934f14169a3c6bf8fba78fb552023-07-05T01:26:55ZindUPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari BanjarmasinAl-Adl1979-49402477-01242022-01-011418510910.31602/al-adl.v14i1.58703438ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJAIstianah Istianah0Gemala Dewi1Universitas IndonesiaUniversitas IndonesiaAbstract Since the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning UU Cipta Kerja, there are several rules related to simplification of synchronization and trimming of regulations in order to facilitate the UMK in licensing their business establishment, one of the polemics is related to halal self declare which is contrary to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In this case, the author reviews the rules in UU Cipta Kerja in terms of maṣlahah. The research method that used is a normative descriptive and analytical type of research. The results from this research that the concept of legal discovery by maṣlahah  about halal self declare policy related to UMK is in line with the five goals of Islamic law and in order to achieve the benefit and eliminating/rejecting harm. So that in its application, as producers in order to protect all Indonesian people in choosing and consuming halal food and beverages, as well as the strength of the commitment of policy makers and so the related institutions to be in line with what has been regulated so that the law can be effective in public.   Keywords: Halal Sertification; Maṣlahah; Micro and Small Business.   Abstrak Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi. Adapun hasil dari penilitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maṣlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar’i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.   Kata kunci: Sertifikasi Halal; Maṣlahah; Usaha Mikro dan Kecil (UMK).https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870sertifikasi halalmaslahahusaha mikro dan kecil
spellingShingle Istianah Istianah
Gemala Dewi
ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Al-Adl
sertifikasi halal
maslahah
usaha mikro dan kecil
title ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
title_full ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
title_fullStr ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
title_full_unstemmed ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
title_short ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
title_sort analisis maslahah pada konsep halal self declare sebelum dan pascaenachtment undang undang cipta kerja
topic sertifikasi halal
maslahah
usaha mikro dan kecil
url https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870
work_keys_str_mv AT istianahistianah analisismaslahahpadakonsephalalselfdeclaresebelumdanpascaenachtmentundangundangciptakerja
AT gemaladewi analisismaslahahpadakonsephalalselfdeclaresebelumdanpascaenachtmentundangundangciptakerja