Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk...
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2024-01-01
|
| Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/433 |
| _version_ | 1797353512492859392 |
|---|---|
| author | Davilla Prawidya Azaria Ali Imran Nasution Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Tajna Putri Jasmine Muhammad Rafi Raditya |
| author_facet | Davilla Prawidya Azaria Ali Imran Nasution Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Tajna Putri Jasmine Muhammad Rafi Raditya |
| author_sort | Davilla Prawidya Azaria |
| collection | DOAJ |
| description | Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim. |
| first_indexed | 2024-03-08T13:32:10Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-1c519e07cc574bb996718da35e68d971 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2579-4701 2579-4914 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-08T13:32:10Z |
| publishDate | 2024-01-01 |
| publisher | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti |
| record_format | Article |
| series | Unes Journal of Swara Justisia |
| spelling | doaj.art-1c519e07cc574bb996718da35e68d9712024-01-17T07:38:17ZengProgram Magister Ilmu Hukum Universitas EkasaktiUnes Journal of Swara Justisia2579-47012579-49142024-01-01741219123310.31933/ujsj.v7i4.433392Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan BerkelanjutanDavilla Prawidya Azaria0Ali Imran Nasution1Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman2Tajna Putri Jasmine3Muhammad Rafi Raditya4Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaMasyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/433hak lingkunganharmonisasimasyarakat adatpembangunan berkelanjutan |
| spellingShingle | Davilla Prawidya Azaria Ali Imran Nasution Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Tajna Putri Jasmine Muhammad Rafi Raditya Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Unes Journal of Swara Justisia hak lingkungan harmonisasi masyarakat adat pembangunan berkelanjutan |
| title | Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan |
| title_full | Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan |
| title_fullStr | Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan |
| title_full_unstemmed | Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan |
| title_short | Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan |
| title_sort | harmonisasi regulasi hak lingkungan masyarakat adat suku laut pada agenda pembangunan berkelanjutan |
| topic | hak lingkungan harmonisasi masyarakat adat pembangunan berkelanjutan |
| url | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/433 |
| work_keys_str_mv | AT davillaprawidyaazaria harmonisasiregulasihaklingkunganmasyarakatadatsukulautpadaagendapembangunanberkelanjutan AT aliimrannasution harmonisasiregulasihaklingkunganmasyarakatadatsukulautpadaagendapembangunanberkelanjutan AT taupiqqurrahmantaupiqqurrahman harmonisasiregulasihaklingkunganmasyarakatadatsukulautpadaagendapembangunanberkelanjutan AT tajnaputrijasmine harmonisasiregulasihaklingkunganmasyarakatadatsukulautpadaagendapembangunanberkelanjutan AT muhammadrafiraditya harmonisasiregulasihaklingkunganmasyarakatadatsukulautpadaagendapembangunanberkelanjutan |