KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT
Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Pera...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry
2014-09-01
|
| Series: | Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/398 |
| _version_ | 1819113553020321792 |
|---|---|
| author | Epi Syahadat Subarudi Subarudi |
| author_facet | Epi Syahadat Subarudi Subarudi |
| author_sort | Epi Syahadat |
| collection | DOAJ |
| description | Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi. |
| first_indexed | 2024-12-22T04:31:14Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-1c6364eba35449cc81096c9c235c6eeb |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1979-6013 2502-4221 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-12-22T04:31:14Z |
| publishDate | 2014-09-01 |
| publisher | Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and Forestry |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan |
| spelling | doaj.art-1c6364eba35449cc81096c9c235c6eeb2022-12-21T18:39:02ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change; Development and Innovation Agency; Ministry of Environment and ForestryJurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan1979-60132502-42212014-09-014212113610.20886/jpsek.2007.4.2.121-136398KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYATEpi SyahadatSubarudi SubarudiPelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/398kebijakan hutan rakyat, penatausahaan dan peredaran hasil hutan, permenhut nomor p.55/2006. |
| spellingShingle | Epi Syahadat Subarudi Subarudi KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan kebijakan hutan rakyat, penatausahaan dan peredaran hasil hutan, permenhut nomor p.55/2006. |
| title | KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT |
| title_full | KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT |
| title_fullStr | KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT |
| title_full_unstemmed | KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT |
| title_short | KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT |
| title_sort | kajian dampak pelaksanaan peraturan menteri kehutanan nomor p 55 2006 terhadap penatausahaan hasil hutan puhh di hutan rakyat |
| topic | kebijakan hutan rakyat, penatausahaan dan peredaran hasil hutan, permenhut nomor p.55/2006. |
| url | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/398 |
| work_keys_str_mv | AT episyahadat kajiandampakpelaksanaanperaturanmenterikehutanannomorp552006terhadappenatausahaanhasilhutanpuhhdihutanrakyat AT subarudisubarudi kajiandampakpelaksanaanperaturanmenterikehutanannomorp552006terhadappenatausahaanhasilhutanpuhhdihutanrakyat |