Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman
Kebijakan Satu Data bertujuan untuk meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi bagi publik melalui portal data terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Upaya Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Governmental Science Laboratory, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau
2023-12-01
|
| Series: | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/600 |
| Summary: | Kebijakan Satu Data bertujuan untuk meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi bagi publik melalui portal data terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Upaya Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman dengan menganalisis enam indikator, yaitu: agenda setting, analisis masalah, rencana operasional, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data didapatkan dari artikel ilmiah, media massa, dan dokumen peraturan daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan agenda setting, didentifikasi terkait data yang kurang akurat dan kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui good governance dan komunikasi. Analisis masalah menyoroti pentingnya penggunaan data aktual dalam pengambilan keputusan. Rencana operasional Satu Data Kabupaten memudahkan akses layanan pemerintah meskipun penerapannya belum merata karena keterbatasan digital. Implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membangun komunikasi dan kolaborasi. Monitoring dan evaluasi Satu Data Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan kepada masyarakat serta pemberian insentif atau sanksi kepada pelaksana kebijakan digunakan untuk mengatasi hambatan. Rekomendasi pengembangan Satu Data di Kabupaten Sleman dengan penguatan kualitas data, investasi pelatihan SDM, perluasan infrastruktur digital, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, sosialisasi kebijakan, dan budaya penggunaan data dalam pengambilan keputusan.
|
|---|---|
| ISSN: | 1829-5827 2656-5277 |