Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional
Aktifitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mayoritas tidak terdaftar dalam perhitungan income negara, menjadi salah satu penyebab utama sektor ini dikatakan sebagai sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan dengan mengkaji dan membahas data tersebut dengan...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
University of Serambi Mekkah
2023-05-01
|
| Series: | Jurnal Serambi Engineering |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/6148 |
| _version_ | 1797755199682510848 |
|---|---|
| author | Teuku Ivan Zulfikar Taqiuddin Husnus Sawab Muhammad Haiqal |
| author_facet | Teuku Ivan Zulfikar Taqiuddin Husnus Sawab Muhammad Haiqal |
| author_sort | Teuku Ivan |
| collection | DOAJ |
| description | Aktifitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mayoritas tidak terdaftar dalam perhitungan income negara, menjadi salah satu penyebab utama sektor ini dikatakan sebagai sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan dengan mengkaji dan membahas data tersebut dengan beberapa teori dan merujuk kepada dasar hukum yang berlaku di Aceh dan Indonesia. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan pemerintah kota terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan langkah strategis Pemerintah Kota dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang publik kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan beberapa Qanun dan kebijakan yang berpihak kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), melakukan beberapa langkah strategis dalam menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari unsur ruang publik. Langkah strategis yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa program revitalisasi pedagang kuliner di kawasan Blang Padang, revitalisasi pedagang kuliner yang didominasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan REX Peunayong, Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Baru Almahira di Lamdingin dan beberapa langkah lainnya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh. |
| first_indexed | 2024-03-12T17:44:22Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-2162b858937143cfa642cc0236f16c55 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2528-3561 2541-1934 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-12T17:44:22Z |
| publishDate | 2023-05-01 |
| publisher | University of Serambi Mekkah |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Serambi Engineering |
| spelling | doaj.art-2162b858937143cfa642cc0236f16c552023-08-03T19:13:02ZengUniversity of Serambi MekkahJurnal Serambi Engineering2528-35612541-19342023-05-018310.32672/jse.v8i3.61484520Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar TradisionalTeuku Ivan0Zulfikar Taqiuddin1Husnus Sawab2Muhammad Haiqal3Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh IndonesiaJurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, IndonesiaJurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, IndonesiaJurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, IndonesiaAktifitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mayoritas tidak terdaftar dalam perhitungan income negara, menjadi salah satu penyebab utama sektor ini dikatakan sebagai sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan dengan mengkaji dan membahas data tersebut dengan beberapa teori dan merujuk kepada dasar hukum yang berlaku di Aceh dan Indonesia. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan pemerintah kota terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan langkah strategis Pemerintah Kota dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang publik kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan beberapa Qanun dan kebijakan yang berpihak kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), melakukan beberapa langkah strategis dalam menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari unsur ruang publik. Langkah strategis yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa program revitalisasi pedagang kuliner di kawasan Blang Padang, revitalisasi pedagang kuliner yang didominasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan REX Peunayong, Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Baru Almahira di Lamdingin dan beberapa langkah lainnya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh.https://ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/6148pedagang kaki lima (pkl), pemerintah kota, kebijakan, qanun, perencanaan kota |
| spellingShingle | Teuku Ivan Zulfikar Taqiuddin Husnus Sawab Muhammad Haiqal Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional Jurnal Serambi Engineering pedagang kaki lima (pkl), pemerintah kota, kebijakan, qanun, perencanaan kota |
| title | Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional |
| title_full | Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional |
| title_fullStr | Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional |
| title_full_unstemmed | Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional |
| title_short | Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota dan Pasar Tradisional |
| title_sort | kebijakan dan solusi dari pemerintah kota banda aceh terhadap keberadaan pedagang kaki lima di ruang kota dan pasar tradisional |
| topic | pedagang kaki lima (pkl), pemerintah kota, kebijakan, qanun, perencanaan kota |
| url | https://ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/6148 |
| work_keys_str_mv | AT teukuivan kebijakandansolusidaripemerintahkotabandaacehterhadapkeberadaanpedagangkakilimadiruangkotadanpasartradisional AT zulfikartaqiuddin kebijakandansolusidaripemerintahkotabandaacehterhadapkeberadaanpedagangkakilimadiruangkotadanpasartradisional AT husnussawab kebijakandansolusidaripemerintahkotabandaacehterhadapkeberadaanpedagangkakilimadiruangkotadanpasartradisional AT muhammadhaiqal kebijakandansolusidaripemerintahkotabandaacehterhadapkeberadaanpedagangkakilimadiruangkotadanpasartradisional |