Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia

Abstract. In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ /2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing curre...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Mey Lina Hamid, Christine Christine
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Indonesia University of Education 2019-12-01
Series:Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Subjects:
Online Access:https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/17553
_version_ 1818857650860851200
author Mey Lina Hamid
Christine Christine
author_facet Mey Lina Hamid
Christine Christine
author_sort Mey Lina Hamid
collection DOAJ
description Abstract. In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ /2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty. Keywords. Corporate Income Tax;  State Universities with Legal Entit; VAT.  Abstrak. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mepertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas certainty.
first_indexed 2024-12-19T08:43:46Z
format Article
id doaj.art-2394d39324804e9c8144327dceddf18a
institution Directory Open Access Journal
issn 2338-1507
2541-061X
language Indonesian
last_indexed 2024-12-19T08:43:46Z
publishDate 2019-12-01
publisher Indonesia University of Education
record_format Article
series Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
spelling doaj.art-2394d39324804e9c8144327dceddf18a2022-12-21T20:28:52ZindIndonesia University of EducationJurnal Riset Akuntansi dan Keuangan2338-15072541-061X2019-12-017341943210.17509/jrak.v7i3.1755311516Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di IndonesiaMey Lina Hamid0Christine Christine1Universitas IndonesiaUniversitas IndonesiaAbstract. In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ /2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty. Keywords. Corporate Income Tax;  State Universities with Legal Entit; VAT.  Abstrak. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mepertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas certainty.https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/17553perguruan tinggi negeri badan hukumpajak penghasilanppn.
spellingShingle Mey Lina Hamid
Christine Christine
Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
perguruan tinggi negeri badan hukum
pajak penghasilan
ppn.
title Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
title_full Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
title_fullStr Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
title_full_unstemmed Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
title_short Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
title_sort aspek perpajakan perguruan tinggi negeri badan hukum ptnbh di indonesia
topic perguruan tinggi negeri badan hukum
pajak penghasilan
ppn.
url https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/17553
work_keys_str_mv AT meylinahamid aspekperpajakanperguruantingginegeribadanhukumptnbhdiindonesia
AT christinechristine aspekperpajakanperguruantingginegeribadanhukumptnbhdiindonesia