Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum
Tanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara meru...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Negeri Semarang
2015-09-01
|
| Series: | Unnes Law Journal |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7277 |
| _version_ | 1797754354473631744 |
|---|---|
| author | Dian Agustina Wulandari |
| author_facet | Dian Agustina Wulandari |
| author_sort | Dian Agustina Wulandari |
| collection | DOAJ |
| description | Tanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara merupakan tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak dan dikuasai langsung oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya yaitu melakukan pencatatan semua aset tanah yang dimiliki, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya yaitu anggaran terbatas; tanah yang diatasnya terdapat bangunan; apabila terdapat tanah tukar guling; tanah yang berasal dari pemerintah provinsi; dan butuh waktu dan tenaga, solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu lebih dilakukan ekstensifikasi dalam inventaris aset khususnya dalam bidang pertanahan yaitu penyertifikatan tanah agar semua aset Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan kepastian hukum. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mencari pegawai/staf di bidang pertanahan, menambah anggaran untuk penyertifikatan tanah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki payung hukum sebagai landasan yang kuat. |
| first_indexed | 2024-03-12T17:31:19Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-26d247b53fc64bc797f4d0e63a7f311d |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2252-6536 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-12T17:31:19Z |
| publishDate | 2015-09-01 |
| publisher | Universitas Negeri Semarang |
| record_format | Article |
| series | Unnes Law Journal |
| spelling | doaj.art-26d247b53fc64bc797f4d0e63a7f311d2023-08-04T17:56:32ZengUniversitas Negeri SemarangUnnes Law Journal2252-65362015-09-014110.15294/ulj.v4i1.72777277Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian HukumDian Agustina Wulandari0Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, IndonesiaPengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian HukumTanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara merupakan tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak dan dikuasai langsung oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya yaitu melakukan pencatatan semua aset tanah yang dimiliki, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya yaitu anggaran terbatas; tanah yang diatasnya terdapat bangunan; apabila terdapat tanah tukar guling; tanah yang berasal dari pemerintah provinsi; dan butuh waktu dan tenaga, solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu lebih dilakukan ekstensifikasi dalam inventaris aset khususnya dalam bidang pertanahan yaitu penyertifikatan tanah agar semua aset Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan kepastian hukum. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mencari pegawai/staf di bidang pertanahan, menambah anggaran untuk penyertifikatan tanah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki payung hukum sebagai landasan yang kuat.https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7277administrationmanagemenassetlandgovernmentlegal certainty |
| spellingShingle | Dian Agustina Wulandari Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Unnes Law Journal administrationmanagemen assetlandgovernment legal certainty |
| title | Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum |
| title_full | Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum |
| title_fullStr | Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum |
| title_full_unstemmed | Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum |
| title_short | Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum |
| title_sort | pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah guna mendapatkan kepastian hukum |
| topic | administrationmanagemen assetlandgovernment legal certainty |
| url | https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7277 |
| work_keys_str_mv | AT dianagustinawulandari pengelolaanadministrasitanahasetpemerintahgunamendapatkankepastianhukum |