KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

The objective of research to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The research method used sosiolegal. The results showed there was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. During this time, the system of village a...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: M Mulyanto
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Gadjah Mada 2016-02-01
Series:Mimbar Hukum
Subjects:
Online Access:https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15880
_version_ 1818151656411365376
author M Mulyanto
author_facet M Mulyanto
author_sort M Mulyanto
collection DOAJ
description The objective of research to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The research method used sosiolegal. The results showed there was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. During this time, the system of village administration is double the traditional village (pakraman) and village office (administration) in Bali. Sociologically, society, academics, community leaders, Perbekel and Bendesa declare that Article 6 was not suitable to be applied in Bali. Main Assembly Pakraman (MUDP) proposed Bali get an exception. Tujuan penelitian untuk mengetahui keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali. Metode penelitian menggunakan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan ada konflik norma (conflict of norm) antara Pasal 6 dengan Penjelasannya tentang kewajiban memilih salah satu jenis desa. Selama ini, sistem pemerintahan desa bersifat ganda antara desa adat (pakraman) dan desa dinas (administrasi) di Bali. Secara sosiologis, masyarakat Bali, akademisi, tokoh masyarakat, Perbekel maupun Bendesa menyatakan Pasal 6 tidak cocok diterapkan di Bali. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengusulkan supaya Bali mendapatkan pengecualian.
first_indexed 2024-12-11T13:42:18Z
format Article
id doaj.art-276675313be94e8c80c660d4ff798145
institution Directory Open Access Journal
issn 0852-100X
2443-0994
language English
last_indexed 2024-12-11T13:42:18Z
publishDate 2016-02-01
publisher Universitas Gadjah Mada
record_format Article
series Mimbar Hukum
spelling doaj.art-276675313be94e8c80c660d4ff7981452022-12-22T01:04:41ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942016-02-0127341843110.22146/jmh.1588010977KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUMM Mulyanto0Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126The objective of research to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The research method used sosiolegal. The results showed there was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. During this time, the system of village administration is double the traditional village (pakraman) and village office (administration) in Bali. Sociologically, society, academics, community leaders, Perbekel and Bendesa declare that Article 6 was not suitable to be applied in Bali. Main Assembly Pakraman (MUDP) proposed Bali get an exception. Tujuan penelitian untuk mengetahui keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali. Metode penelitian menggunakan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan ada konflik norma (conflict of norm) antara Pasal 6 dengan Penjelasannya tentang kewajiban memilih salah satu jenis desa. Selama ini, sistem pemerintahan desa bersifat ganda antara desa adat (pakraman) dan desa dinas (administrasi) di Bali. Secara sosiologis, masyarakat Bali, akademisi, tokoh masyarakat, Perbekel maupun Bendesa menyatakan Pasal 6 tidak cocok diterapkan di Bali. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengusulkan supaya Bali mendapatkan pengecualian.https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15880UU No. 6 Tahun 2014, desa adat, sosiologi hukum, Act No. 6 of 2014, the traditional village, sociology of law
spellingShingle M Mulyanto
KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Mimbar Hukum
UU No. 6 Tahun 2014, desa adat, sosiologi hukum, Act No. 6 of 2014, the traditional village, sociology of law
title KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
title_full KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
title_fullStr KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
title_full_unstemmed KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
title_short KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
title_sort keberlakuan uu no 6 tahun 2014 tentang desa di bali dalam perspektif sosiologi hukum
topic UU No. 6 Tahun 2014, desa adat, sosiologi hukum, Act No. 6 of 2014, the traditional village, sociology of law
url https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15880
work_keys_str_mv AT mmulyanto keberlakuanuuno6tahun2014tentangdesadibalidalamperspektifsosiologihukum