Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Abstrak Dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Pengaturan mengenai dekonsentrasi ini terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang belum lama ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: William Sanjaya
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Padjadjaran 2015-12-01
Series:Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum
Subjects:
dekonsentrasi
desentralisasi
konstitusionalitas
sentralisasi
UU Pemda
deconcentration
decentrlization
constitutionality
centralization
Local Government Law
Online Access:http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9465

Internet

http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9465

Similar Items