URGENSI PENGUKURAN ULANG BATAS KEPEMILIKAN TANAH DI BPN KAB MAGELANG
Hak dasar dari setiap orang adalah kepemilikan atas tanah. Jaminan mengenai tanah ini, dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convenant On Economic, Sosial and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak ekinomi, sosial dan Baudaya Tanah memp...
Main Authors: | Ayu Sari Risnawati, Nurwati Nurwati |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Muhammadiyah Magelang
2015-03-01
|
Series: | Varia Justicia |
Online Access: | http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/325 |
Similar Items
-
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS RUKO DI PASAR REJOAMERTANI TEMANGGUNG
by: Rifki Herman Saputra, et al.
Published: (2016-10-01) -
Peran kantor pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Magelang
by: , DEWI, Elva Kurnia, et al.
Published: (2010) -
Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee dalam Reforma Agraria
by: Metrika Prawita, et al.
Published: (2022-01-01) -
Keterkaitan antara kepemilikan tanah dan bangunan (Properti) dengan pendapatan wajib pajak :: Studi kasus di Kota Magelang
by: , SUBIANTORO, Sentot, et al.
Published: (2001) -
Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
by: , ENYDA, et al.
Published: (2010)