Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara
Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pida...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Medan Area
2018-12-01
|
| Series: | Jurnal Mercatoria |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1782 |
| _version_ | 1811250772475641856 |
|---|---|
| author | Ramadiyagus Ramadiyagus Mahdi Syahbandir Mohd. Din |
| author_facet | Ramadiyagus Ramadiyagus Mahdi Syahbandir Mohd. Din |
| author_sort | Ramadiyagus Ramadiyagus |
| collection | DOAJ |
| description | Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan menggunakan aturan-aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara dapat dilihat dari corak kesengajaan yang dilakukan, apabila kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi. |
| first_indexed | 2024-04-12T16:09:39Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-2ba73a5021484c218ca1636a6bed0374 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1979-8652 2541-5913 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-04-12T16:09:39Z |
| publishDate | 2018-12-01 |
| publisher | Universitas Medan Area |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Mercatoria |
| spelling | doaj.art-2ba73a5021484c218ca1636a6bed03742022-12-22T03:25:56ZindUniversitas Medan AreaJurnal Mercatoria1979-86522541-59132018-12-0111219320310.31289/mercatoria.v11i2.17821490Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas NegaraRamadiyagus Ramadiyagus0Mahdi Syahbandir1Mohd. Din2Universitas Syiah KualaUniversitas Syiah KualaUniversitas Syiah KualaSanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan menggunakan aturan-aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara dapat dilihat dari corak kesengajaan yang dilakukan, apabila kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1782kuasa bendahara umum daerahpajaktindak pidana korupsitindak pidana perpajakan |
| spellingShingle | Ramadiyagus Ramadiyagus Mahdi Syahbandir Mohd. Din Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara Jurnal Mercatoria kuasa bendahara umum daerah pajak tindak pidana korupsi tindak pidana perpajakan |
| title | Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara |
| title_full | Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara |
| title_fullStr | Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara |
| title_full_unstemmed | Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara |
| title_short | Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara |
| title_sort | sanksi pidana terhadap kuasa bendahara umum daerah yang tidak menyetorkan pajak ke kas negara |
| topic | kuasa bendahara umum daerah pajak tindak pidana korupsi tindak pidana perpajakan |
| url | http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1782 |
| work_keys_str_mv | AT ramadiyagusramadiyagus sanksipidanaterhadapkuasabendaharaumumdaerahyangtidakmenyetorkanpajakkekasnegara AT mahdisyahbandir sanksipidanaterhadapkuasabendaharaumumdaerahyangtidakmenyetorkanpajakkekasnegara AT mohddin sanksipidanaterhadapkuasabendaharaumumdaerahyangtidakmenyetorkanpajakkekasnegara |