Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan
Pada saat ini muncul fenomena politik kekerabatan, khususnya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya tipe kepemimpinan kharismatik dan juga sosok yang sudah dikenal oleh Publik, me...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Trunojoyo Madura
2022-04-01
|
| Series: | Jurnal Pamator |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/13089 |
| Summary: | Pada saat ini muncul fenomena politik kekerabatan, khususnya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya tipe kepemimpinan kharismatik dan juga sosok yang sudah dikenal oleh Publik, meskipun tidak secara keseluruhan kandidat memiliki latar belakang politik kekerabatan berdasarkan garis keturunan akan tetapi tahta politik berdasarkan garis keturunan juga mampu mendongkrak popularitas calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil kajian ini adalah Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, model politik dinasti yang berhubungan dengan extended family (keluarga besar) merupakan salah satu alternatif untuk menjadi pemenang dalam pertarungan politik dan kekuasaan, karena simbol sebagai kepala daerah masih dianggap sebagai ajang pemimpin yang bergengsi sehingga ada sekelompok orang yang telah memiliki modal sosial. Kesimpulannya adalah Politik kekerabatan digunakan untuk mendapatkan atensi dan juga kepercayaan dari masyarakat. Dan juga pusaran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figure politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di daerah tersebut. Agar tidak terjadi konflik kepentingan apabila terindikasi ada politik kekerabatan, maka Pemerintah yang menyelenggarakan Pemerintahan harus benar-benar menerapkan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). |
|---|---|
| ISSN: | 1829-7935 2654-7856 |