Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold
Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan c...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri
2019-07-01
|
| Series: | Diversi |
| Online Access: | https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/540 |
| _version_ | 1797810030839332864 |
|---|---|
| author | Ahmad Gelora Mahardika |
| author_facet | Ahmad Gelora Mahardika |
| author_sort | Ahmad Gelora Mahardika |
| collection | DOAJ |
| description | Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan calon presiden yang berkontestasi bagi pemilih. Kebingungan ini disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menyebutkan secara detil mekanisme pelaksanaan pemilu secara serentak. Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi penerapan kombinasi antara pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik baru. Artikel ini mencoba untuk melihat seberapa banyak jumlah warga negara yang berpotensi untuk dilanggar hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan ini dan bagaimana hak konstitusi tersebut dilanggar dengan kedok kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy). |
| first_indexed | 2024-03-13T07:01:59Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-2d4696200f7c44bab39fc9e795961646 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2503-4804 2614-5936 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-03-13T07:01:59Z |
| publishDate | 2019-07-01 |
| publisher | Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri |
| record_format | Article |
| series | Diversi |
| spelling | doaj.art-2d4696200f7c44bab39fc9e7959616462023-06-06T17:04:49ZindFakultas Hukum Universitas Islam KadiriDiversi2503-48042614-59362019-07-01518911410.32503/diversi.v5i1.540540Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential ThresholdAhmad Gelora Mahardika0Institut Agama Islam Negeri TulungagungPelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan calon presiden yang berkontestasi bagi pemilih. Kebingungan ini disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menyebutkan secara detil mekanisme pelaksanaan pemilu secara serentak. Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi penerapan kombinasi antara pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik baru. Artikel ini mencoba untuk melihat seberapa banyak jumlah warga negara yang berpotensi untuk dilanggar hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan ini dan bagaimana hak konstitusi tersebut dilanggar dengan kedok kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy).https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/540 |
| spellingShingle | Ahmad Gelora Mahardika Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold Diversi |
| title | Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold |
| title_full | Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold |
| title_fullStr | Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold |
| title_full_unstemmed | Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold |
| title_short | Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold |
| title_sort | potensi pelanggaran hak konstitusional dalam pemilu serentak menggunakan sistem presidential threshold |
| url | https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/540 |
| work_keys_str_mv | AT ahmadgeloramahardika potensipelanggaranhakkonstitusionaldalampemiluserentakmenggunakansistempresidentialthreshold |