Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Perdagangan merupakan motor utama bagi pembangunan perekonomian nasional Kegiatan perdagangan meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor yang menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja, memeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Muhammad Arif, Ardiansyah, Sudi Fahmi
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	UIR Press 2023-02-01
Series:	UIR Law Review
Subjects:	Sanctions, Goods Importers, Trade.
Online Access:	https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/12007

Similar Items

PROBLEMATIKA PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
by: Abdul Khakim
Published: (2021-02-01)

Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Yunita Inoriti Koy
Published: (2021-03-01)

SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: La Ode Dedi Abdullah
Published: (2018-04-01)

Tindak Pidana Penganiayaan tidak tepat Sasaran dalam Perspektif Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 431/pid.b/2018/pn bkl)
by: R Arif Muljohadi, et al.
Published: (2020-09-01)

MEMAHAMI SECARA KRITIS PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN
by: Faisal Faisal
Published: (2018-06-01)

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: , PRAMANA SYAMSUL IKBAR, et al.
Published: (2013)

Undang-undang perdagangan Malaysia /
by: 248205 Vohrah, Beatrix, et al.
Published: (2002)

Undang-undang perdagangan antarabangsa
by: Megat Latif, Haji Hairuddin, et al.
Published: (2007)

Pengenalan undang-undang jualan barang /
by: 229121 Salleh Buang
Published: (1994)

KONSTRUKSI SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2012
by: Kadek Putra Arik Persona
Published: (2015-12-01)

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
by: Eva Yunita, et al.
Published: (2023-03-01)

UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DALAM ISLAM /
by: Mahsin Mansor, author 447118
Published: (1984)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
by: Nining Nining, et al.
Published: (2023-10-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
by: Adrian Faridhi, et al.
Published: (2022-02-01)

Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau dari Konsep Hak Kodrati John Locke
by: Anwar Ibrahim Triyoga,
Published: (2018)

Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014
by: Liza Agnesta Krisna
Published: (2017-06-01)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam
by: Neni Nuraeni, et al.
Published: (2018-12-01)

Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Kajian studi normatif
by: , DAMAT, Petornius, et al.
Published: (2008)

Kajian Filantropi di Indonesia: Studi Undang-Undang Pengumpulan Uang Atau Barang dan Undang-Undang Zakat
by: Erik Dwi Prassetyo, et al.
Published: (2022-11-01)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

RMK 354 - UNDANG-UNDANG BINAAN APRIL 07.
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (2007)

Perlindungan pengguna di bawah undang-undang : pembekalan barang & perkhidmatan
by: Sakina Shaik Ahmad Yusoff,, et al.
Published: (2008)

Perlindungan Pengguna dan Undang-Undang Jualan Barang di Malaysia
by: Ahmad Yusoff, Sakina Shaik
Published: (2002)

Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
by: , SARTIKA, Dewi, et al.
Published: (2010)

Penguasaan pasar melalui pemilikan saham berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L-2007
by: , SARTIKA, Dewi, et al.
Published: (2010)

Tidak perlu risau difitnah selagi berlandaskan undang-undang
by: Shakil Hameed, Noor Mohamad
Published: (2024)

Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
by: Jenny Kristina Matuankotta
Published: (2012-03-01)

KONTESTASI KUASAATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)
by: Sulkhan Chakim
Published: (2017-01-01)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

RMK 361 - UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN OCT-NOV 07.
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (2007)

Penerapan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
by: , ATMADJA, Pramodana Kumara Kusumah, et al.
Published: (2004)

KAJIAN ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: haedah faradh
Published: (2022-08-01)

REFORMASI SEKTOR PELABUHAN MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 MENGENAI PELAYARAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG INVESTASI DAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Maya Juwita, SH, et al.
Published: (2012)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

PENJATUHAN SANKSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
by: I Gusti Ngurah Adnyana
Published: (2017-10-01)

HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI BIDANG JASA PARIWISATA DI INDONESIA
by: , Muslim Aziz, SH, et al.
Published: (2014)

Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia ( Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007)
by: cep Rohendi
Published: (2014-08-01)

Posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , WOREK, Tony Yohanes, et al.
Published: (2003)