KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk proses hukum terhadap anggota TNI aktif yang m...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Budi Pramono
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Hang Tuah University 2013-05-01
Series:Perspektif Hukum
Subjects:
Online Access:http://202.148.12.194/ojs/index.php/perspektif/article/view/49/46
_version_ 1818026983204847616
author Budi Pramono
author_facet Budi Pramono
author_sort Budi Pramono
collection DOAJ
description Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk proses hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana berada dalam penyidikan militer sebagaimana di atur dalam pasa124 ayat 2 UUD 1945 dan UU 110.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. UU no.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada kasus prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini aturan hukumnya belum ada sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum maka dapat digunakan ketentuan dalam UU peradilan militer.
first_indexed 2024-12-10T04:40:40Z
format Article
id doaj.art-336f9d25233947a7866615aec2270222
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-9536
2460-3406
language Indonesian
last_indexed 2024-12-10T04:40:40Z
publishDate 2013-05-01
publisher Hang Tuah University
record_format Article
series Perspektif Hukum
spelling doaj.art-336f9d25233947a7866615aec22702222022-12-22T02:01:54ZindHang Tuah UniversityPerspektif Hukum1411-95362460-34062013-05-0113117KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGBudi Pramono0FakultasHukum,Universitas HangTuahSurabaya,Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk proses hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana berada dalam penyidikan militer sebagaimana di atur dalam pasa124 ayat 2 UUD 1945 dan UU 110.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. UU no.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada kasus prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini aturan hukumnya belum ada sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum maka dapat digunakan ketentuan dalam UU peradilan militer.http://202.148.12.194/ojs/index.php/perspektif/article/view/49/46kejahatanperadilan militerpencucian uangTNI aktif
spellingShingle Budi Pramono
KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Perspektif Hukum
kejahatan
peradilan militer
pencucian uang
TNI aktif
title KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
title_full KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
title_fullStr KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
title_full_unstemmed KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
title_short KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
title_sort kewenangan melakukan penyidikan terhadap prajurit tni yang melakukan tindak pidana pencucian uang
topic kejahatan
peradilan militer
pencucian uang
TNI aktif
url http://202.148.12.194/ojs/index.php/perspektif/article/view/49/46
work_keys_str_mv AT budipramono kewenanganmelakukanpenyidikanterhadapprajurittniyangmelakukantindakpidanapencucianuang