Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998
Militer maju ke panggung politik salah satunya karena situasi saat perang revolusi kemerdekaan ketika Indonesia memberlakuan pemerintahan militer. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia juga diakibatkan dari adanya campur tangan parlemen dalam tubuh militer Pada tahun 1952. Konflik i...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Unit Publikasi Ilmiah
2021-02-01
|
| Series: | Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro |
| Online Access: | https://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/sejarah/article/view/3000 |
| _version_ | 1818323095040032768 |
|---|---|
| author | Dimas Ziqi Prasetiadi M. Marjono S. Sumardi |
| author_facet | Dimas Ziqi Prasetiadi M. Marjono S. Sumardi |
| author_sort | Dimas Ziqi Prasetiadi |
| collection | DOAJ |
| description | Militer maju ke panggung politik salah satunya karena situasi saat perang revolusi kemerdekaan ketika Indonesia memberlakuan pemerintahan militer. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia juga diakibatkan dari adanya campur tangan parlemen dalam tubuh militer Pada tahun 1952. Konflik ini menjadi isu politik di parlemen yang memancing munculnya serangkaian mosi tidak percaya yang menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Akibatnya militer merasa urusannya dicampuri oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Peran militer semakin terlihat dalam politik pemerintahan setelah Indonesia menerapkan Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Militer memiliki dasar pijakan untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan ketika gagasan mengenai konsep Jalan Tengah Nasution diterima oleh Soekarno. Hal ini membuat militer berhasil menduduki posisi dalam politik pemerintahan seperti kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis. Dampak dari hadirnya golongan militer dalam politik pemerintahan ialah pada keadaan stabilitas politik Indonesia. Militer membentuk sekber Golkar untuk menyaingi partai PKI. Sedangkan dalam stabilitas Pertahanan dan keamanan. Militer melakukan pemutusan hubungan diplomatic denga Cina.
Kata Kunci: Pemerintahan, Militer, Politik. |
| first_indexed | 2024-12-13T11:07:14Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-360907e418cb44808c3d3b21148098bc |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2337-4713 2442-8728 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-12-13T11:07:14Z |
| publishDate | 2021-02-01 |
| publisher | Unit Publikasi Ilmiah |
| record_format | Article |
| series | Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro |
| spelling | doaj.art-360907e418cb44808c3d3b21148098bc2022-12-21T23:48:57ZengUnit Publikasi IlmiahHistoria: Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro2337-47132442-87282021-02-0191233410.24127/hj.v9i1.30001573Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998Dimas Ziqi Prasetiadi0M. Marjono1S. Sumardi2Universitas JemberUniversitas JemberUniversitas JemberMiliter maju ke panggung politik salah satunya karena situasi saat perang revolusi kemerdekaan ketika Indonesia memberlakuan pemerintahan militer. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia juga diakibatkan dari adanya campur tangan parlemen dalam tubuh militer Pada tahun 1952. Konflik ini menjadi isu politik di parlemen yang memancing munculnya serangkaian mosi tidak percaya yang menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Akibatnya militer merasa urusannya dicampuri oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Peran militer semakin terlihat dalam politik pemerintahan setelah Indonesia menerapkan Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Militer memiliki dasar pijakan untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan ketika gagasan mengenai konsep Jalan Tengah Nasution diterima oleh Soekarno. Hal ini membuat militer berhasil menduduki posisi dalam politik pemerintahan seperti kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis. Dampak dari hadirnya golongan militer dalam politik pemerintahan ialah pada keadaan stabilitas politik Indonesia. Militer membentuk sekber Golkar untuk menyaingi partai PKI. Sedangkan dalam stabilitas Pertahanan dan keamanan. Militer melakukan pemutusan hubungan diplomatic denga Cina. Kata Kunci: Pemerintahan, Militer, Politik.https://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/sejarah/article/view/3000 |
| spellingShingle | Dimas Ziqi Prasetiadi M. Marjono S. Sumardi Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro |
| title | Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 |
| title_full | Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 |
| title_fullStr | Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 |
| title_full_unstemmed | Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 |
| title_short | Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 |
| title_sort | keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di indonesia tahun 1958 1998 |
| url | https://fkip.ummetro.ac.id/journal/index.php/sejarah/article/view/3000 |
| work_keys_str_mv | AT dimasziqiprasetiadi keterlibatanmiliterdalampolitikpemerintahandiindonesiatahun19581998 AT mmarjono keterlibatanmiliterdalampolitikpemerintahandiindonesiatahun19581998 AT ssumardi keterlibatanmiliterdalampolitikpemerintahandiindonesiatahun19581998 |