Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebenarnya telah di akomodir dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tinggal kemauan, keberanian dan konsistensi dari stakeholder terkait untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM masa lalu maupun masa sekaran...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Nur Amin
Format:	Article
Language:	English
Published:	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang 2018-01-01
Series:	Lex Librum
Online Access:	http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/70

Similar Items

EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
by: Musleh Herry
Published: (2008-08-01)

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
by: Aulia Rosa Nasution
Published: (2018-06-01)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
by: armanila febri, et al.
Published: (2015-11-01)

Peran kejaksaan dalam penegakan hukum atas pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 :: Studi kasus Pelanggaran HAM di Timor-Timur pada Bulan April-September 1999
by: , MIHARDJA, Ranu, et al.
Published: (2004)

Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
by: Ali Abdurrahman, et al.
Published: (2016-12-01)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
by: Akhmad Munawar, et al.
Published: (2016-07-01)

PERLINDUNGAN HAM MELALUI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Titon Slamet Kurnia
Published: (2015-09-01)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Perspektif HAM dan Bisnis
by: Rizki Atsari Samanha, et al.
Published: (2023-09-01)

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN KEKHUSUSAN BERACARANYA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Sabri Fataruba
Published: (2016-06-01)

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2008-06-01)

INTERNALISASI STANDAR HAM INTERNASIONAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Titon Slamet Kurnia
Published: (2016-06-01)

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Kota Parepare
by: , HAKIM, Uspa, et al.
Published: (2009)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
by: Faisal Matogu, et al.
Published: (2023-12-01)

Pelanggaran HAM dalam implementasi tugas polisi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Perlindungan saksi dalam peradilan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur
by: , PUTRI, Ria Wierma, et al.
Published: (2007)

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
by: Syamsuddin Radjab
Published: (2018-12-01)

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI POLA REKONSILIASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2006
by: Zahratul 'Ain Taufik
Published: (2017-08-01)

Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial
by: Yustina Trihoni Nalesti Dewi
Published: (2016-05-01)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
by: Afandi, et al.
Published: (2023-04-01)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: Pancar Chandra Purnama, et al.
Published: (2016-10-01)

PENATAAN ULANG KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM BERAT
by: Febriansyah Ramadhan, et al.
Published: (2020-06-01)

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
by: FEBDHY SETYANA
Published: (2023-07-01)

Perlindungan Korban dan Saksi Di Pengadilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegahan HAM
by: Rudi Natamihardja
Published: (2014-03-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , INGGIL KATRIBAWANI, et al.
Published: (2013)

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP KESIAPAN PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARI’AH
by: Mita Khasanah, et al.
Published: (2017-10-01)

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :: Studi kasus Putusan Nomor: 476/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Jogjakarta
by: , YUSNO, Mellany, et al.
Published: (2005)

PERSIDANGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Cilacap)
by: Akhmad Budiawan
Published: (2016-10-01)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: M. Zaini Harfi
Published: (2016-12-01)

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)
by: , Prima Aviandi Norman, et al.
Published: (2012)

PERAMPASAN BARANG BUKTI NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Purbalingga)
by: Bagus Trenggono
Published: (2017-10-01)

KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM
by: Bambang Santoso
Published: (2019-09-01)