Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Abstrak Status Justice Collaborator yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggungjawaban p...
Main Author: | Abdul Haris Semendawai |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Padjadjaran
2016-12-01
|
Series: | Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354 |
Similar Items
-
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS SESEORANG SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA
by: Nomero Armandheo Simamora Simamora, et al.
Published: (2023-01-01) -
Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
by: anjani upik chaniago, et al.
Published: (2025-01-01) -
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN
by: I Made Sukadana, et al.
Published: (2018-09-01) -
LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)
by: Achmad Fikri Rasyidi
Published: (2017-02-01) -
Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)
by: Josefhin Mareta
Published: (2016-03-01)