Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013
Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikankuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yangtermanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingansangat merugikan masyarakat karena APBD...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Governmental Science Laboratory, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau
2016-02-01
|
| Series: | Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://localhost/nakhoda-3.3.0-16/index.php/njip/article/view/32 |
| Summary: | Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikankuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yangtermanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingansangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah gunamemberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakananggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh.Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisisecara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampakterlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalampenyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kaderpartai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihatsebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkansebagai upaya membesarkan partai.
|
|---|---|
| ISSN: | 1829-5827 2656-5277 |