Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi

Jaminan atas produk halal di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta K...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, Naffa Rizky Hermawati
Format: Article
Language:English
Published: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022-10-01
Series:Krtha Bhayangkara
Subjects:
Online Access:http://www.ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1501
_version_ 1811318977646821376
author Ahmad Baihaki
Rabiah Al Adawiah
Naffa Rizky Hermawati
author_facet Ahmad Baihaki
Rabiah Al Adawiah
Naffa Rizky Hermawati
author_sort Ahmad Baihaki
collection DOAJ
description Jaminan atas produk halal di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban memenuhi jaminan produk halal juga berlaku terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris yang berupaya mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal dan implementasi undang-undang tersebut pada pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal sudah memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun demikian, dalam implementasi, peraturan tersebut belum berjalan efektif terbukti masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya jaminan produk halal telah menyebabkan aturan mengenai kewajiban jaminan produk halal belum terlaksana secara maksimal.
first_indexed 2024-04-13T12:35:14Z
format Article
id doaj.art-41340c402f7d420e8eb1b9d421d4e0ba
institution Directory Open Access Journal
issn 1978-8991
2721-5784
language English
last_indexed 2024-04-13T12:35:14Z
publishDate 2022-10-01
publisher Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
record_format Article
series Krtha Bhayangkara
spelling doaj.art-41340c402f7d420e8eb1b9d421d4e0ba2022-12-22T02:46:41ZengFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaKrtha Bhayangkara1978-89912721-57842022-10-0116210.31599/krtha.v16i2.1501Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota BekasiAhmad Baihaki0Rabiah Al Adawiah1Naffa Rizky Hermawati2Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta RayaFakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta RayaFakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jaminan atas produk halal di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban memenuhi jaminan produk halal juga berlaku terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris yang berupaya mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal dan implementasi undang-undang tersebut pada pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal sudah memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun demikian, dalam implementasi, peraturan tersebut belum berjalan efektif terbukti masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya jaminan produk halal telah menyebabkan aturan mengenai kewajiban jaminan produk halal belum terlaksana secara maksimal. http://www.ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1501Perlindungan KonsumenJaminan Produk HalalUMKM
spellingShingle Ahmad Baihaki
Rabiah Al Adawiah
Naffa Rizky Hermawati
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
Krtha Bhayangkara
Perlindungan Konsumen
Jaminan Produk Halal
UMKM
title Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
title_full Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
title_fullStr Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
title_full_unstemmed Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
title_short Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi
title_sort perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan produk halal pada makanan dan minuman umkm di kota bekasi
topic Perlindungan Konsumen
Jaminan Produk Halal
UMKM
url http://www.ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1501
work_keys_str_mv AT ahmadbaihaki perlindunganhukumterhadapkonsumenatasjaminanprodukhalalpadamakanandanminumanumkmdikotabekasi
AT rabiahaladawiah perlindunganhukumterhadapkonsumenatasjaminanprodukhalalpadamakanandanminumanumkmdikotabekasi
AT naffarizkyhermawati perlindunganhukumterhadapkonsumenatasjaminanprodukhalalpadamakanandanminumanumkmdikotabekasi