Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM
Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM? Tujuan...
Main Author: | Oki Wahju Budijanto |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2017-09-01
|
Series: | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/279 |
Similar Items
-
Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019
by: Yoko Prasetiyo, et al.
Published: (2021-08-01) -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM
by: Hendri Hendri.
Published: (2020-07-01) -
Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM
by: Jamilus Jamilus
Published: (2020-03-01) -
Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI
by: Taufik H. Simatupang
Published: (2019-03-01) -
UPAH DAN TENAGA KERJA (HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM ISLAM)
by: Nur Aksin
Published: (2018-09-01)