Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2019-03-01
|
| Series: | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566 |
| _version_ | 1797819940489658368 |
|---|---|
| author | Sri Lestari Poernomo |
| author_facet | Sri Lestari Poernomo |
| author_sort | Sri Lestari Poernomo |
| collection | DOAJ |
| description | Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktauan, kedududukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. |
| first_indexed | 2024-03-13T09:30:02Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-42089e31065248b494ba282649b8ad0b |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1410-5632 2579-8561 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T09:30:02Z |
| publishDate | 2019-03-01 |
| publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
| spelling | doaj.art-42089e31065248b494ba282649b8ad0b2023-05-26T01:41:42ZengBadan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAMJurnal Penelitian Hukum De Jure1410-56322579-85612019-03-0119110912010.30641/dejure.2019.V19.109-120233Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan KonsumenSri Lestari Poernomo0Fakultas Hukum Universitas Muslim IndonesiaStandar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktauan, kedududukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566perlindungan hukumstandard kontrakkonsumen. |
| spellingShingle | Sri Lestari Poernomo Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Jurnal Penelitian Hukum De Jure perlindungan hukum standard kontrak konsumen. |
| title | Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen |
| title_full | Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen |
| title_fullStr | Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen |
| title_full_unstemmed | Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen |
| title_short | Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen |
| title_sort | standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen |
| topic | perlindungan hukum standard kontrak konsumen. |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566 |
| work_keys_str_mv | AT srilestaripoernomo standarkontrakdalamperspektifhukumperlindungankonsumen |