Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah

Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II,...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Muthia Tri Ardiyanti, Mohamad Djasuli, Gita Arasy Harwida
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Trunojoyo Madura 2016-04-01
Series:	Jurnal Pamator
Subjects:	peran inspektorat kabupaten pengawasan pengadaan barang milik daerah
Online Access:	https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3362

Similar Items

MENYIBAK FENOMENA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG:MEMAHAMI PENGAWASAN DALAM PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
by: Mohamad Djasuli
Published: (2015-04-01)

PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
by: Luky Kurniawan, et al.
Published: (2023-07-01)

Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
by: Abdul Haris, et al.
Published: (2016-10-01)

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
by: Siti Amerieska, et al.
Published: (2018-10-01)

Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah
by: Muhajir Muhajir, et al.
Published: (2022-02-01)

Kajian Kelayakan Usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Cara Sewa
by: Gusti Oka Widana
Published: (2022-12-01)

KAJIAN KONSEP DIAMOND FRAUD THEORY DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA BOGOR
by: Edy Purwanto, et al.
Published: (2017-12-01)

Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah
by: Kevin Bhaskara Sibarani
Published: (2023-01-01)

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)
by: Vita Mahardhika
Published: (2021-06-01)

Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
by: Risma Saragih
Published: (2018-01-01)

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA
by: I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Published: (2013-01-01)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
by: Wahyudia Pratama, et al.
Published: (2023-06-01)

IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
by: Harry Ismaryadi, et al.
Published: (2023-07-01)

Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi
by: Richo Andi Wibowo
Published: (2023-10-01)

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
by: Fauzul Hamdi Lubis, et al.
Published: (2010-12-01)

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM RENOVASI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
by: Mohd. Dedy Aprilan
Published: (2019-03-01)

Settlement Of Goods/Services Procurement Contract Disputes
by: Panji Windu Arista, et al.
Published: (2024-01-01)

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik
by: Nashirotun Nisa Nurharjanti
Published: (2017-08-01)

Konflik Hati Auditor Internal Instansi Pemerintah Non Bumn dalam Menjalankan Peran “Watchdog” Vs Peran “Consulting And Assurance” (Studi Kasus Pada 1 Inspektorat Daerah dan 1 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur)
by: Gita Arasy Harwida, et al.
Published: (2017-05-01)

Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara
by: Sri Indriyanti Mahmud, et al.
Published: (2021-11-01)

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien
by: Amalia Diamantina
Published: (2010-01-01)

PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016
by: Riza Novandra
Published: (2019-12-01)

STATUS KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO SETELAH DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA
by: I Made Asu Dana Yoga Arta
Published: (2017-08-01)

Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar
by: Muhammad Arif
Published: (2018-06-01)

Isu Perbatasan dan Politik Kesejahteraan: Kebijakan Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong
by: Elyta Elyta
Published: (2021-10-01)

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
by: Eriko Fahri Ginting, et al.
Published: (2020-11-01)

PERAN PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK BANTEN
by: Setiadin Setiadin
Published: (2018-10-01)

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI
by: Endang Priatna, et al.
Published: (2020-06-01)

EFEKTIVITAS PROBITY AUDIT DALAM MENCEGAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
by: Muh Syahru Ramadhan, et al.
Published: (2019-12-01)

Kajian Tentang SNI Barang-Barang Emas
by: Evi Yuliati Rufaida, et al.
Published: (2016-04-01)

Optimasi Aplikasi SIMAK-BMN untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Berbasis Aplikasi Mobile Android
by: Ardian Prima Atmaja, et al.
Published: (2019-02-01)

MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019)
by: Suparnyo Suparnyo
Published: (2017-01-01)

Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar)
by: Ilham Aldelano Azre
Published: (2019-06-01)

AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
by: Aprilia Gayatri, et al.
Published: (2023-07-01)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01)

Sistem Pendukung Keputusan Layanan Verifikator Pengadaan dengan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART)
by: Galih Permana, et al.
Published: (2018-11-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM HAL BARANG JAMINAN GADAI BUKAN MILIK DEBITUR
by: Ida Ayu Gede Narasanti
Published: (2016-05-01)

OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN (PAKEM) TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA PADANG
by: Alfian Bur
Published: (2021-01-01)

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
by: Enno Aldea Amanda, et al.
Published: (2017-04-01)

The Role of The Indonesian Waqf Agency in The Implementation of Nazir Supervision of Land Waqf (Study At Badan Wakaf Indonesia of Lhokseumawe City)
by: Awwaluddin Marza, et al.
Published: (2023-03-01)