KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memahami dan mampu menjabarkan bentuk kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI perihal pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN dalam pemerintahan desa ditinjau dalam system ketatanegaraan di indonesia....
Main Author: | Muhammad Mutawalli |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Rumah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan
2022-04-01
|
Series: | Jurnal Litigasi |
Online Access: | https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/5030 |
Similar Items
-
Tinjauan yuridis kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara
by: , JATNIKA, Dicky, et al.
Published: (2010) -
PERSEPSI PEMERIKSA TENTANG PERENCANAAN PROSEDUR
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA )
by: , Cancerto Klaudius Windarto, et al.
Published: (2013) -
Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan
by: Dandi Darmadi, et al.
Published: (2019-10-01) -
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DARI APBN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DI WILAYAH INDONESIA
by: Sugiharto Sugiharto, et al.
Published: (2023-07-01) -
KEKUATAN KEBERLAKUAN REKOMENDASI DALAM
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
by: , Bobby Ariawan, SH, et al.
Published: (2011)