Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi

Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Baban Sobandi
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara 2020-03-01
Series:Jurnal Wacana Kinerja
Online Access:http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/602
_version_ 1797849028753358848
author Baban Sobandi
author_facet Baban Sobandi
author_sort Baban Sobandi
collection DOAJ
description Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju “kemadirian” daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.
first_indexed 2024-04-09T18:37:13Z
format Article
id doaj.art-445c4d34126944b19241b38063779655
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-4917
2620-9063
language Indonesian
last_indexed 2024-04-09T18:37:13Z
publishDate 2020-03-01
publisher Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
record_format Article
series Jurnal Wacana Kinerja
spelling doaj.art-445c4d34126944b19241b380637796552023-04-11T07:03:29ZindPusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi NegaraJurnal Wacana Kinerja1411-49172620-90632020-03-0182415210.31845/jwk.v8i2.602507Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi OtonomiBaban SobandiDigulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju “kemadirian” daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/602
spellingShingle Baban Sobandi
Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
Jurnal Wacana Kinerja
title Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
title_full Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
title_fullStr Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
title_full_unstemmed Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
title_short Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi
title_sort reformasi penerimaan daerah kabupaten kota menghadapi otonomi
url http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/602
work_keys_str_mv AT babansobandi reformasipenerimaandaerahkabupatenkotamenghadapiotonomi