Pemberian Suap Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam melakukan sebuah perbuatan pidana dikenal adanya penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan perbarengan perbuatan pidana yang akan menjadi penentu stelsel pemidanaan yang akan digunakan. Perbarengan perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari...
Main Author: | Stevani Gonadi |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Muhammadiyah University Press
2019-11-01
|
Series: | Law and Justice |
Subjects: | |
Online Access: | http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8800 |
Similar Items
-
EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
by: Alam Suryo Laksono
Published: (2021-04-01) -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI OFFICIUM NOBILE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
by: Adri Indra
Published: (2019-03-01) -
RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN)
by: Sudhono Iswahyudi
Published: (2013-01-01) -
Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019
by: Nanci Yosepin Simbolon
Published: (2020-12-01) -
Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Johan Dwi Junianto
Published: (2020-02-01)